Berhaji di Masa Penjajahan, Perizinan Ketat Belanda hingga Naik Kapal 4 Bulan
SEMARANG - Ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang hanya dapat dilaksanakan di Tanah Suci Makkah Arab Saudi. Umat Islam dari beragam penjuru dunia berbondong-bondong datang ke Makkah setiap Bulan Zulhijjah.
Umat Islam di Tanah Air pun selalu ambil bagian untuk memenuhi panggilan Allah SWT, guna melaksanakan ibadah haji. Termasuk, pada masa penjajahan, meski harus mengarungi lautan hingga berbulan-bulan.
"Kalau untuk semangat melaksanakan ibadah haji dari dulu hingga sekarang itu sama saja. Sama besar semangatnya untuk melaksanakan Rukun Islam kelima," kata pengasuh Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin, KH Muhammad Shofy Al Mubarok, Sabtu (13/7/2019).
Pengasuh ponpes yang berlokasi di Brabo Tanggung Harjo Grobogan itu menerangkan, pada masa penjajahan umat Islam tak hanya harus menyiapkan dana besar untuk berhaji tetapi juga mengantongi izin penjajah. Terlebih pada masa kolonial Belanda, pengawasan ketat tak hanya dilakukan sebelum berangkat tetapi juga setelah jamaah haji tiba di Tanah Air.
"Naik kapal itu selama kurang lebih empat bulan. Jadi yang berangkat haji itu benar-benar orang kaya, yang memiliki biaya untuk ke Makkah. Selain itu juga biaya untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan selama berhaji," ujarnya.
Pemerintah Kolonial Belanda sangat mewaspadai terhadap orang-orang yang hendak pergi menjalankan ibadah haji. Sebab saat berada di Makkah, semua bangsa berkumpul tanpa membedakan kasta atau golongan apapun. Dari situlah, Belanda khawatir orang-orang yang berhaji akan menyadari persamaan hak hingga memicu pemberontakan.
