WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) pada Selasa mengumumkan sanksi terhadap Panglima Tertinggi Militer Myanmar, Min Aung Hlaing dan beberapa pemimpin lainnya yang disebut bertanggungjawab atas pembunuhan warga Muslim Rohingya. Sanksi tersebut juga mencakup wakil Min Aung Hlain, Soe Win dan dua komandan senior lainnya, beserta keluarga mereka.
Sanksi tersebut adalah langkah terkeras yang diambil AS dalam menanggapi pembantaian warga Rohingya di Myanmar.
BACA JUGA: Militer Myanmar Akui Membunuh 10 Orang Etnis Rohingya
"Kami tetap prihatin bahwa pemerintah Burma tidak mengambil tindakan untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, dan ada laporan terus-menerus mengenai militer Burma yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan di seluruh negeri," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Rabu (17/7/2019).
Pompeo mengatakan laporan terbaru bahwa Min Aung Hlaing telah memerintahkan pembebasan tentara yang dihukum karena pembunuhan di luar hukum di desa Inn Din selama pembersihan etnis Rohingya pada 2017 adalah “salah satu contoh mengerikan dari kurangnya akuntabilitas yang parah dan terus menerus bagi militer Myanmar dan kepemimpinan seniornya."
"Panglima Tertinggi membebaskan para penjahat ini setelah hanya beberapa bulan di penjara, sementara para jurnalis yang memberi tahu dunia tentang pembunuhan di Inn Din dipenjara selama lebih dari 500 hari," kata Pompeo.
Pembantaian Inn Din dilaporkan oleh dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, yang menghabiskan lebih dari 16 bulan di balik jeruji besi dengan tuduhan mendapatkan rahasia negara. Keduanya dibebaskan secara amnesti pada 6 Mei.
"Dengan pengumuman ini, Amerika Serikat adalah pemerintah pertama yang secara terbuka mengambil tindakan sehubungan dengan kepemimpinan paling senior dari militer Burma," kata Pompeo.
"Kami menunjuk orang-orang ini berdasarkan informasi yang dapat dipercaya tentang keterlibatan komandan ini dalam pelanggaran berat hak asasi manusia," lanjutnya.
Juru Bicara Militer Myanmar, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, mengatakan bahwa militer tidak mengabaikan tuduhan itu, mengutip penyelidikan internal yang telah dilakukan. Sebuah penyelidikan yang dipimpin oleh angkatan darat pada 2017 membebaskan pasukan keamanan dari semua tuduhan kekejaman. Penyelidikan lain sedang berlangsung.
"Saat ini kami memiliki komite investigasi... untuk melakukan penyelidikan terperinci," katanya. "Mereka harus menghargai fakta-fakta ini". Dia mengatakan para tentara telah dibebaskan secara sah.
