Pengajuan Perombakan Struktur DPP Tanpa Rapat Pleno, Golkar: Itu Langgar AD/ART
JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar saat ini telah mengajukan surat permohonan untuk merombak struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Menurutnya, perombakan itu melanggar AD/ART lantaran diajukan tanpa melakukan rapat pleno. Seharusnya, kata dia, perombakan dan penentuan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) yang sejauh ini belum melewati rapat pleno.
"Pasti melanggar AD/ART itu akan terjadi gugat menggugat nanti di Mahkamah Partai atau pengadilan dan ujungnya perpecahan," kata Lawrence dalam diskusi Polemik MNCtrijaya bertajuk 'Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru' di D'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Lawrence menyebutkan pelaksanaan Munas Golkar seharusnya dilaksanakan pada Oktober 2019. Namun, suasana kebatinan ketua umum Airlangga Hartarto yang ingin menyelenggarakan munas pada Desember 2019 tanpa menyelenggarakan rapat pleno juga menyalahi aturan.
"Sampai sekarang, enggak ada rapat pleno sudah sekian lama selesai Pilpres tidak ada pleno bahkan struktur diusulkan diubah. Ini artinya apa? Jangan-jangan takut kalau pleno, ada voting kalah. Sedangkan ini bertentangan dengan AD/ART dan ini akibat fatal bisa terjadi perpecahan, itu harus diselesaikan pertama," ujarnya.
Dengan munculnya potensi perpecahan, Lawrence menyebut semangat Airlangga berbanding terbalik dengan keinginan dari Presiden Joko Widodo. Mengingat, Jokowi telah berpesan agar Golkar damai.
"Sudah cukup terakhir NasDem yang lahir dari perpecahan Golkar," ucap Lawrence.
Di samping itu, kata Lawrence, sebagian aspirasi kader Golkar menyuarakan kealpaan Airlangga yang tidak menyentuh internal partai hingga ke akar rumput. Terlebih Airlangga tidak menyentuh elemen utama Golkar yang memiliki sepuluh organisasi sayap.
"Golkar bukan satu, tapi sepuluh kekuatan, ajaklah semua berbicara dan pilihlah terbaik," kata Lawrence.
Bahkan, Lawrence mengungkapkan, hingga sampai menjelang munas, Airlangga sama sekali belum terlihat merapatkan barisan internal Golkar di daerah. Dia juga melihat baik Airlangga dan orang di sekelilingnya tidak mau menggandeng seluruh elemen partai.
