Pengajuan Perombakan Struktur DPP Tanpa Rapat Pleno, Golkar: Itu Langgar AD/ART
Di samping itu, kata Lawrence, Airlangga yang merangkap sebagai Menteri Perindustrian membuat partai menurun suara dan kursinya di parlemen. Waktu Airlangga untuk berjuang bersama kader hingga tataran ranting berkurang karena harus mengerjakan jabatannya sebagai menteri.
"Ketum itu harus urus partai dan urus rakyat yang milih partainya. Kedua dia harus mampu kelola partai ini dari Sabang smpai Merauke bahkan cabang di luar negeri sehingga rakyat cinta suka dan pilih," ucapnya.
Dia juga membandingkan era kepemimpinan Akbar Tanjung yang rela menginap di sejumlah daerah serta menemui kader di akar rumput untuk memenangkan Golkar. Sementara Airlangga tidak pernah melakikan itu sehingga target dan suara Golkar merosot.
"Pak Airlangga kurang turun ke daerah dan tentu kami mau evaluasi. Tentu ada keberhasilan Airlangga artinya keberhasilan Airlangga paling tidak Golkar dapat suara 12 persen tapi itu turun ketika JK jadi Ketum dari Akbar Tanjung 21 persen turun ke 14 persen. Langsung JK ngomong munas dipercepat karena dia gagal dari 21 ke 14," kata Lawrence.
Baca Juga : Golkar Ajukan Perombakan Struktur DPP ke Kemenkumham
Sementara era Airlangga pada Pemilu 2019, kata Lawrence, kursi di parlemen dari 91 kursi berkurang menjadi 85 kursi. Sementara target Airlangga saat Pemilu 2019 adalah 110 kursi.
"Karena itu, kami perlu evaluasi. Bukan persoalan Airlangga-nya, tapi karena kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah memilih pemimpin, salah susun program, dan lain-lain. Karena pertarungan sesungguhnya 2024," tutur Lawrence.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
