PAN: Kader Dengar Nasihat Amien Rais, Tak Bermanuver untuk Dapat Kursi Menteri

Fahreza Rizky, Jurnalis · Senin 22 Juli 2019 07:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 07 22 605 2081835 pan-kader-dengar-nasihat-amien-rais-tak-bermanuver-untuk-dapat-kursi-menteri-j0EKfyaOXV.jpg Saleh Pantaonan Daulay (Foto Sindo)

JAKARTA - Arah politik Partai Amanat Nasional (PAN) pasca-Pilpres 2019 akan diputuskan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) mendatang. Namun, kecenderungan suara kader mengarah pada oposisi atau di luar pemerintah seprti permintaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

"Sejauh ini, kader-kader PAN sangat mendengar nasihat dari Amien Rais. Termasuk soal arah dan langkan politik PAN ke depan. Hal itu seirama juga dengan suara-suara masyarakat yang disampaikan di media-media sosial," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada Okezone, Senin (22/7/2019).

Baca juga: Sekjen PAN: Berada di Luar Pemerintahan Rasanya Sesak Napas

Saleh mengatakan, PAN tidak hanya mendengar aspirasi internal partai. Tetapi juga aspirasi masyarakat di luar partai. PAN menyadari betapa pentingnya mendengar suara dan aspirasi masyarakat dalam masa-masa ini.Amien Rais

Amien Rais (Okezone)

Sementara itu, terkait kursi menteri, PAN tidak melakukan langkah apa pun. PAN menyadari bahwa dalam pilpres kemarin mendukung calon yang dinyatakan kalah.

Baca juga: Amien Rais Minta PAN Jadi Oposisi, TKN: Negara Demokrasi Membutuhkan Itu

"Karena itu, sangat tidak wajar jika PAN melakukan manuver tertentu untuk mendapatkan kursi menteri," imbuh dia.

Baca juga: Amien Rais Minta PAN Jadi Oposisi, TKN: Negara Demokrasi Membutuhkan Itu

“Kalau kalah, ya mestinya siap jadi oposisi. Tidak perlu gaduh. Tetapi harus siap memberikan kritik dan mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat," sambung Saleh.

Kendati demikian, PAN membuka diri untuk berkomunikasi dengan partai-partai lain. Tidak hanya partai yang kemarin berkoalisi, tetapi juga dengan partai-partai kompetitor. Termasuk juga tentunya dengan DPD. Ini menjadi penting agar arus komunikasi lancar dan tidak tersendat.

“Komunikasi itu kebutuhannya banyak. Tidak hanya soal kursi dan jabatan, tetapi juga soal kepentingan masyarakat di parlemen," pungkas Saleh.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini