Filipina menghentikan hukuman mati pada 2006, sebagai langkah Presiden Gloria Arroyo untuk mencari dukungan politik dari Gereja Katolik.
Duterte mengatakan hukuman mati harus dikembalikan tidak hanya untuk kejahatan terkait narkoba, tetapi juga untuk korupsi. "[Korupsi] membuat memungkinkan monster sosial hidup," katanya.
Dia mengakui meski telah memecat lebih dari 100 pejabat pemerintah, korupsi masih mengganggu birokrasi.
(Rachmat Fahzry)