Bertemu Ketua DPR, Bupati Nduga Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua
JAKARTA - Bupati Nduga Yairus Gwijangge melangsungkan pertemuan dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia meminta DPR menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menarik anggota TNI dan Polri di Nduga, Papua.
"Sehingga kami dengan harapan penuh meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI bahwa penarikan anggota TNI-Polri non organik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana," kata Yairus usai pertemuan dengan Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Se un (5/8/2019).
Dia menjeslaskan, alasan meminta agar pasukan TNI-Polri ditarik lantaran warganya merasa selama ini masyarakatnya tak tenang menjalani kehidupan.
"Masyarakat Nduga itu hidup tidak tenang, mereka masih berada di hutan-hutan. Mereka juga sudah mengungsi ke beberapa kabupaten tetangga. Dan sekitar 11 distrik itu sudah dikosongkan," bebernya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Wijangge mengatakan masyarakat Nduga banyak yang masih trauma terhadap tragedi gerakan separatis di tahun 1996. Karena itu dia meminta TNI dan Polri segera ditarik dari wilayahnya.
"Trauma itu terus terbawa sampai dengan sekarang. Sehingga persoalan ini dalam waktu singkat ini mau diselesaikan sangat susah," ujar Namia.
Kata Namia, anggota TNI/Polri yang ditugaskan sebenarnya tak berjaga di proyek pembangunan infrastruktur. Melainkan mereka malah masuk ke kampung-kampung yang ada disana
"Anggota TNI Polri yang dikirim ke sana itu bukan menjaga pembangunan jalan tetapi masuk ke kampung-kampung masyarakat di sana," jelas dia.
Disisi lain, Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet merespon permintaan Bupati dan Sekda Nduga. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke Komisi I DPR agar memanggil TNI dan Komisi III DPR memanggil Polri.
"Kami nanti minta Komisi I untuk mengundang Panglima TNI untuk membicarakan ini kembali bagaimana menurunkan tensi di sana. Juga mendorong Komisi III untuk mengundang Kapolri untuk bagaimana menurunkan tensi di sana, bekerja sama dengan stakeholder atau pemerintah di sana, plus petugas keamanan yang sudah ada di sana," ucap Bamsoet.
(Awaludin)
