Reaksi Akademisi Terkait Aksi Razia Buku "Kiri" di Makassar

Herman Amiruddin, Okezone · Senin 05 Agustus 2019 23:00 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 05 609 2088117 reaksi-akademisi-terkait-aksi-razia-buku-kiri-di-makassar-ZIt32OgtsD.jpg Sekelompok orang yang menamakan diri BMI merazia buku berpaham komunis di toko buku (Foto: Ist)

MAKASSAR - Aksi razia sejumlah buku berbau komunisme oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai Brigade Muslim Indonesia (BMI) di toko Gramedia Trans Studio Mal Makassar mendapat tanggapan pedas dari kalangan akademisi maupun pegiat literasi di Sulawesi Selatan.

Qasim Mathar, Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN Alauddin Makassar) mengatakan, ormas apa pun termasuk BMI tidak boleh melakukan tindakan sepihak tanpa adanya klarifikasi dengan ke pihak toko buku bersangkutan.

"Itu kan Ketetapan MPRS No 25/1966 melarang penyebaran paham marxisme, komunisme dan leninisme, sejalan dengan Ketetapan MPRS itu PKI (Partai Komunis Indonesia) dibubarkan. Namun, untuk kepentingan terbatas seperti untuk studi dan kajian akademik, itu dibolehkan," katanya.

Ia menyebutkan, kajian dan studi akademik, misalnya, perkuliahan di lembaga pendidikan, seminar ilmiah, penelitian, dan yang sejenis itu. Untuk keperluan-keperluan terbatas itu diperlukan buku dan bahan bacaan tentang marxisme, leninisme dan komunisme.

Baca Juga: Sekelompok Orang Razia Buku Berpaham "Kiri" di Gramedia Makassar

"Tentu untuk itu, buku dan bahan tersebut dicari di toko buku, selain perpustakaan. Tapi jangan lupa, tanpa toko buku dan perpustakaan, kalangan akademisi, untuk keperluan terbatas itu, bisa memperolehnya dari Google. Jadi, bisakah akses internet dirazia juga?" katanya.

Menurutnya, Gramedia juga punya alasan untuk menjual buku tersebut. Gramedia itu penerbit buku yang besar dan mengerti aturan. Gramedia diyakininya berpatokan pada kebolehan terbatas itu bahwa untuk keperluan kajian akademik maka buku-buku itu bisa dibaca dan dijual.

"Tanya dan bertabayun dulu dengan Gramedia. Kenapa tidak bertabayun, kenapa langsung razia? Apakah kalau buku-buku yang paham didalamnya termasuk yang dilarang, tidak ada lagi yang terjual, toh, orang bisa baca lebih banyak dan luas melalui Google," ujarnya.

"Jadi, saya kira yang dimaksud pelarangan penyebaran itu, kalau misalnya sengaja yang berpaham seperti itu membuat forum untuk menyebarkan itu. Itu yang dilarang atau contohnya saya yang berpaham seperti itu lantas saya membawa buku-buku itu saya sebarkan kepada orang-orang itu yang namanya penyebaran yang dilarang. Jadi memang bisa salah kaprah kalau pelarangan itu dipahami amat tekstual," imbuhnya.

Baca Juga: Gubernur Sulsel Bakal Panggil Ormas yang Razia Buku "Kiri"

Paham anti-Tuhan juga tidak bisa dilarang, kata dia, misalnya di kampus dosen memberikan kuliah tentang paham anti-Tuhan atau atheisme apakah itu termasuk dilarang. Artinya, sama seperti buku di Gramedia dijual seperti itu. Makanya, perlu tabayun kenapa Gramedia menjual buku tersebut.

"Saya menghormati Gramedia sebagai penerbit besar dia tahu itu aturan. Yah bisa saja tindakan seperti itu, menurut saya mestinya mereka konfirmasi. Kalau dia ormas Islam mestinya prinsip tabayun, cek and ricek musti dilakukan," ujarnya.

Ia mengatakan, kalau misalnya sudah dikonfirmasi ke Gramedia dan Gramedia menyatakan itu kekeliruannya, dan menyatakan akan tarik berarti salah. Persoalan itu selesai. Namun, kalau ormas itu langsung merazia, prinsip tabayun yang diajarkan agama Islam tidak dilaksanakan.

"Kan tidak boleh orang lantas masuk ke tempat jualan orang untuk itu (merazia) harus kita tanya kenapa kamu jual seperti itu. Kita kenal juga misalnya orang menjual miras yang jelas-jelas sudah dilarang itu juga tidak boleh langsung kita harus itu (razia)," ujarnya.

Ia kembali menekankan, harusnya bisa tanya dulu kenapa menjual, apakah mengetahui kalau miras dilarang. Minta penjelasan dengan penjualnya supaya ada dialektika yang enak. Lain hal dengan yang dilakukan ormas merazia buku secara sepihak.

Menurutnya, kalau tujuan merazia itu hanya untuk keperluan publikasi sudah tidak benar tujuannya. "Kalau yang saya tahu MPRS No 25 Tahun 1966 larangan penyebaran marxisme, leninisme dan komunisme mencakup juga atheisme dan lain-lain yang sepemahaman dengan itu," ujarnya.

Ia mencontohkan, misalnya ada diskusi akademik di Warkop, contohnya secara resmi disampaikan izin ke polisi, ini ada diskusi akademik tersusun rapi dengan pembicara para ahli di bidang itu mau membicarakan isme-isme seperti itu, kalau diizinkan tidak apa-apa.

"Itu kan diskusi akademik untuk keperluan akademik, makanya perlu ada klarifikasi prinsip tabayun harus ada. Tindakan sepihak itu tidak baik, mungkin saja pihak Gramedia merasa tidak bersalah menjual buku-buku itu, tetapi dengan tindakan sepihak itu dia juga tidak mau ribut dia merasa ada tindakan tindakan sepihak yang tidak memberikan ruang untuk menjelaskan ke publik apa yang dianggap ormas itu sebagai sesuatu yang terlarang," katanya.

Kalau tindakan sepihak itu. sambungnya, bisa menjadi berita heboh, dan justru dapat memancing generasi muda yang sudah jauh dari zaman pelarangan itu sekira 1966 menjadi penasaran ada apa dengan razia tersebut.

"Lalu, apa susahnya, mereka minta jasa Google untuk memberi tahu semuanya. Mau dilarang? Siapa sanggup?" ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini