JAKARTA – Pemerintah memberikan sinyal iuran BPJS Kesehatan akan naik dalam waktu dekat. Kemenko PMK, Kemenkes, dan Kemenkeu tengah mematangkan rencana kenaikan iuran program kesehatan tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai, kenaikan iuran BPJS merupakan hal wajar. Terlebih BPJS diperkirakan mengalami defisit mencapai Rp28 triliun hingga akhir tahun.
"Saya pikir wajar ya memang. Kan kami yang menangani persoalan BPJS-BPJS. KSP tidak menangani BPJS-nya, tapi persoalan-persoalan kami tangani. Kita pahami untuk itu sangat wajar iuran dinaikkan," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Mantan Panglima TNI itu menerangkan, kenaikan iuran BPJS akan berlangsung di semua kelas. Hal itu karena iuran saat ini tak seimbang dengan pengeluaran BPJS.

"Oh semua kelas karena antara jumlah iuran dengan beban yang dihadapi BPJS tidak seimbang, sangat jauh," ujarnya.
Menurut Moeldoko, salah satu penyebab rencana dinaikkannya iuran BPJS karena selama ini masyarakat berpikir bahwa kesehatan itu murah harganya. Padahal, kata dia, kesehatan adalah mahal.
Baca Juga : 5,2 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dinonaktifkan Pada 1 Agustus 2019
"Saya tidak ingin ada istilah kesehatan itu murah. Sehat itu mahal. Kalau sehat murah, orang nanti semua menyerahkan ke BPJS. Mati nanti BPJS," tuturnya.
Baca Juga : Menko PMK: Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tengah Dimatangkan
(Erha Aprili Ramadhoni)