nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PBB Kritik Sanksi AS yang Bekukan Semua Aset Pemerintah Venezuela

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2019 19:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 09 18 2089939 pbb-kritik-sanksi-as-yang-bekukan-semua-aset-pemerintah-venezuela-4n2lZVFaVS.jpg Komisioner Tinggi PBB urusan HAM Michelle Bachelet. Foto/Reuters

JENEWA – Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB mengkritik sanksi AS yang membekukan seluruh aset milik pemerintah Venezuela.

Michelle Bachelet, mantan presiden Chili, mengatakan sanksi itu sangat luas dan akan menghantam bagian masyarakat yang paling rentan.

Foto/Reuters

Amerika membekukan aset pemerintah Venezuela sebagai tekanan kepada Presiden Presiden Nicolas Maduro untuk mundur.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi terhadap Putra Presiden Venezuela

Baca juga: Setengah Wilayah Venezuela Padam, Pemerintah Klaim Akibat Serangan Elektromagnetik

AS adalah salah satu dari lebih dari 50 negara yang tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela.

"Saya sangat khawatir dampak yang berpotensi parah pada hak asasi manusia rakyat Venezuela dari serangkaian sanksi unilateral yang baru diberlakukan oleh AS minggu ini," kata dia mengutip BBC News, Jumat (9/8/2019).

"Sanksi itu sangat luas dan dampaknya langsung pada sektor-sektor yang paling rentan."

Foto/Reuters

Meskipun sanski ada pengecualian, yakni makanan, pakaian, dan obat-obatan, dia mengatakan langkah-langkah itu masih memperburuk krisis bagi jutaan rakyat biasa Venezuela.

Presiden AS Donald Trump pada Senin menjatuhkan pembekuan total terhadap seluruh aset Pemerintah Venezuela di AS.

Perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Trump kali ini jauh melampaui sanksi yang diberlakukan dalam beberapa bulan terakhir terhadap perusahaan minyak Venezuela yang dikelola negara, PDVSA dan sektor keuangan negara Amerika Latin itu, serta langkah-langkah terhadap puluhan pejabat Venezuela.

"Semua properti dan kepentingan di properti Pemerintah Venezuela yang ada di Amerika Serikat... telah diblokir dan tidak boleh ditransfer, dibayarkan, diekspor, ditarik, atau dibagikan," demikian isi perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Gedung Putih mengutip Reuters.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini