nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Geledah Rumah Dinas Wali Kota Dumai Terkait Suap Dana Perimbangan Daerah

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 13 Agustus 2019 17:08 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 08 13 340 2091428 kpk-geledah-rumah-dinas-wali-kota-dumai-terkait-suap-dana-perimbangan-daerah-fPpj7pQKQD.jpg Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Arie Dwi/Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi terkait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan Kota Dumai APBN-P Tahun Anggaran 2018, pada hari ini.

Tiga lokasi yang digeledah penyidik lembaga antirasuah yakni Kantor ‎Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Dumai, Kantor Lembaga LPSE Kota Dumai dan Rumah Dinas Wali Kota Dumai‎.

"Dalam Penyidikan perkara dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2018, tim KPK lakukan penggeledahan di 3 lokasi di Dumai tersebut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Dari lokasi tersebut, tim menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kasus yang menyeret Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah (ZAS). Barang bukti tersebut yakni, sejumlah dokumen terkait lelang proyek-proyek di Kota Dumai.

"Dari lokasi diamankan sejumlah dokumen terkait lelang proyek-proyek di Kota Dumai yang berasal dari alokasi dana perimbangan keuangan daerah," ucapnya.

Gedung KPK.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka. Dia dijerat pasal suap dan gratifikasi. Pada perkara pertama, Zulkifli diduga telah menyuap pejabat Kementeriaan Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo dan koleganya sebesar Rp550 juta.

Suap diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai. Penetapan tersangka terhadap Zulkifli ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara itu, KPK lebih dulu menetapkan empat orang tersangka yakni Anggota Komisi XI DPR, Amin Santono; perantara suap, Eka Kamaluddin; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Yaya Purnomo; serta kontraktor, Ahmad Ghiast. Keempatnya telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli diduga menerima ‎gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta. Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Zulkifli sendiri belum dilakukan penahanan pasca-ditetapkan sebagai tersangka.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini