JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginginkan agar seluruh partai politik (parpol) yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Adil Makmur (KAM) pendukung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar menjadi parpol penyeimbang dengan duduk sebagai oposisi.
”Kami merasakan enam bulan lebih di BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi) dan suasanya sangat guyub, solid, dan penuh dengan interaksi dinamis, dan saya Bahagia, PKS bahagia dengan koalisi kemarin. Karena itu, tetap harapan kami koalisi pendukung Prabowo baik Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, Berkarya menjadi kekuatan penyeimbang, oposisi,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam Dialog Kenegaraan dengan tema “Langkah Demokrasi RI setelah Usia 74” di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Menurut Mardani, setiap partai memang memiliki kemandirian dalam memutuskan langkah politiknya. Termasuk jika seandainya Partai Gerindra nantinya ternyata bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukuing pemerintah.
“PKS tentu menghargai apapun keputusan Gerindra dan akan bersahabat dengan Gerindra dan partai lain. Tapi tetap secara etis dan logis, semua pendukung Prabowo kemarin dan itu juga harapan semua konstituen, tetap menjadi kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, dalam bahasa saya hashtag-nya #kamioposisi dan oposisi itu mulia, oposisi baik untuk demokrasi,” tuturnya.
Dikatakan Mardani, pemilu sudah selesai dengan tingkat partisipasi 81% dengan kemenangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Ke depan, demokrasi di Indonesia harus tetap maju.
Baca Juga: Fadli Zon Bantah Adanya "Penumpang Gelap" di Barisan Prabowo-Sandi
“Yang menang monggo, gak usah dicampur. Buat saya, yang gak banyak kerja ya jangan ikut ambil kue kemenangan. Serahkan saja pada koalisi (KIK) kemarin. Kami yang punya proposal beda, tetap tidak ada pemaksaan. Tapi seruannya, kita tetap menjadi kekuatan penyeimbang, kami oposisi untuk mengontrol agar kebijakan publik betul-betul melulu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kelompok kecil atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan,” urainya.
Hingga saat ini, Gerindra belum menentukan sikap apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah.
Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara
