Trump Sebut Penolakan PM Denmark Soal Penjualan Greenland "Tak Pantas dan Menghina"
WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut penolakan yang disampaikan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen atas ketertarikannya untuk membeli Greenland sebagai komentar yang ‘tak menyenangkan’, dan penghinaan terhadap AS. Hal itu disampaikan Trump sehari setelah membatalkan kunjungannya ke Denmark yang dijadwalkan dilakukan awal bulan depan.
Mantan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyebutnya ketertarikan Trump untuk membeli Greenland sebagai "lelucon April Mop", sementara Frederiksen menyebut gagasan itu "tidak masuk akal".
BACA JUGA: PM Denmark: Minat Trump Ingin Beli Greenland Konyol
Menyusul respons tersebut, Trump membatalkan kunjungannya ke Denmark yang semula dijadwalkan pada 2-3 September. Meski terkejut dengan pembatalan kunjungan tersebut, Frederiksen mengatakan dia yakin hubungan Denmark dan AS, dua negara sekutu di NATO, tidak akan terpengaruh.
"Saya pikir pernyataan perdana menteri... tak menyenangkan. Saya pikir itu adalah pernyataan yang tidak pantas. Yang harus dia lakukan adalah mengatakan: "Tidak, kami tidak akan tertarik," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Rabu. "Dia tidak berbicara pada saya. Dia sedang berbicara dengan Amerika Serikat. Anda tidak berbicara seperti itu ke Amerika Serikat, setidaknya di bawah pemerintahan saya," lanjutnya sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (22/8/2019).
Frederiksen mengatakan bahwa dia mengetahui keputusan Trump "dengan penyesalan dan terkejut", mengingat hubungan erat antara Kopenhagen dengan Washington, tetapi dia mengulangi penolakannya terhadap ide penjualan Greenland. Dia menekankan bahwa perdana menteri Greenland, Kim Kielsen, juga telah mengesampingkan penjualan wilayah tersebut dan dia setuju dengan Nielsen.
BACA JUGA: Trump Batalkan Kunjungan ke Denmark Setelah Tawarannya untuk Membeli Greenland Ditolak
Meski begitu, Frederiksen mengatakan AS tetap menjadi salah satu sekutu terdekat Denmark.
"Saya kira pembatalan kunjungan kenegaraan ini tidak akan memengaruhi keputusan apa pun yang kami buat apakah itu atas kerja sama komersial atau kebijakan luar negeri dan keamanan".
(Rahman Asmardika)
