PKPU Pilkada 2020 dan Pesan untuk Golkar
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah memberi pesan sangat jelas kepada semua pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Tentu saja pesan KPU itu juga dialamatkan kepada semua partai politik (parpol), termasuk Partai Golongan Karya (Golkar). Belum ada yang tahu bagaimana DPP Partai Golkar menanggapi pesan KPU itu.
Sebagai parpol yang dipastikan menjadi peserta pemilihan umum tingkat daerah, Golkar seharusnya memang segera merespons pesan KPU tentang persiapan dan tahap-tahap yang harus dilalui menuju penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Sayang, alih-alih merespons dan menyosialisasikan pesan itu kepada semua dewan pimpinan daerah (DPD), elite DPP Golkar malah lebih memilih sibuk dengan kegiatan menutup diri. Tak tanggung-tanggung, pengamanan lingkungan kantor DPP Golkar ditingkatkan statusnya menjadi ekstra ketat, plus penambahan sekumpulan oknum preman yang dimanfaatkan untuk menakut-nakuti siapa saja yang dicurigai atau tidak disukai orang-orang di DPP Golkar.
Sungguh, oleh segelintir orang di DPP Golkar, lingkungan kantor itu telah diperlakukan layaknya basis sindikat preman yang sedang tegang dan takut menunggu serangan lawan. Padahal, sama sekali tidak ada kegentingan yang memaksa sehingga kantor DPP Golkar harus mendapatkan pengamanan ekstra ketat seperti itu, apalagi sampai melibatkan sekumpulan oknum preman. DPP Golkar telah mengambil langkah-langkah yang berpotensi merusak citra Partai Golkar.
Kini, telah muncul kesan bahwa dorongan dari kader agar pimpinan Golkar melaksanakan sejumlah agenda partai yang mendesak, seperti rapat pleno, ditanggapi sikap panik atau rasa takut. Panik dan rasa takut itulah yang diduga mendorong beberapa orang di DPP membisiki ketua umum untuk mengambil langkah memperketat pengamanan lingkungan kantor Golkar. Faktanya, tidak ada ancaman apa pun terhadap DPP Golkar dan para elitenya. Pengamanan ketat itu justru menumbuhkan kesan Golkar dekat atau terbiasa dengan aksi kekerasan atau tindak anarkis. Memberlakukan pembatasan akses seperti itu juga mencerminkan kegagalan atau ketidakmampuan DPP Golkar berkomunikasi dengan semua elemen partai. Padahal, segala sesuatunya dipastikan berjalan dengan baik jika DPP Golkar terbuka dan komunikatif dengan semua elemen Partai Golkar.
