Publik Kaltim Dukung Pemindahan Ibu Kota dan Minta Percepat Pembangunan
BALIKPAPAN – Publik Kalimantan Timur antusias mendukung pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara. Berbagai tanggapan pun diberikan, mulai warga hingga kepala daerah di Kaltim.
Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim sudah sangat tepat karena ditunjang infrastruktur yang memadai, seperti Jalan Tol Balikpapan–Samarinda, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan Terminal Kontainer Karingau Km 13.
Baca juga: Lokasi Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
"Pemindahan ini juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur lainnya. Tentu kita sangat mendukung penetapan ini oleh Bapak Presiden," kata Rizal, di Balikpapan, Senin 26 Agustus 2019.
Sementara warga Balikpapan bernama Agnes Lidya Lambogia menyambut pemindahan ini sebagai bagian dari pemerataan pembangunan sehingga Pulau Kalimatan, khususnya Kaltim, tidak tertinggal pembangunan infrastrukturnya dari wilayah lain di Pulau Jawa.
Baca juga: Prabowo Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara dengan 4 Catatan
"Tentu kami senang dan menyambut baik. Pembangunan akan jauh lebih baik dan lebih cepat, terutama infrastruktur yang ada, dan lainnya yang mendukung keberadaan ibu kota negara," katanya.
Ketua Lembaga Adat Dayak Kaltim Eddy Gunawan mengatakan warga Dayak sangat mendukung adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, bahkan meminta pembangunan dilakukan tidak terlalu lama.
Baca juga: Bahagianya Warga PPU: Langsung Telefon Keluarga Usai Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru
"Warga Dayak tentu mendukung ini. Kalau bisa pembangunan lebih cepat. Kita ikut dukung apa yang sudah menjadi kebijakan Presiden Jokowi," tutur Eddy.
Ormas Kalimantan Timur yakni Ketua Umum Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Abraham Ingan mengatakan pemindahan ini jangan sampai membuat ketimpangan sosial karena akan banyak warga berdatangan ke Kaltim.
Baca juga: Ibu Kota Baru Sangat Strategis untuk Pertahanan Negara, Ini Sebabnya
"Untuk itu, gubernur diminta bisa membuat aturan yang berpihak kepada warga asli Kalimantan," ucapnya.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
