GBHN Ikat Program Positif Dilanjutkan Presiden Selanjutnya
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menegaskan konsep Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak bisa dipandang satu sudut semata. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, GBHN tidak hanya bicara seputar pemerintahan, melainkan soal pembangunan nasional.
"Seperti yang saya jelaskan tadi, gagasan haluan negara melalui ketetapan MPR. Itu tidak hanya bicara case by case satu pemerintahan saja. Tapi kita bicara soal pembangunan nasional secara terencana," katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (4/9/2019).
Basarah mencontohkan, dalam rancangan pemindahan Ibu Kota dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur atau profram positif lainnya, GBHN merupakan salah satu pengikat proses pembangunan tersebut tetap dilanjutkan meskipun masa jabatan Presiden Jokowi telah berakhir.
"Dalam rancangan pemindahan Ibu Kota itu salah satu contoh saja jika tidak ada salah satu yang mengikat semua lembaga-lembaga negara termasuk presiden-presiden berikutnya, maka tidak ada jaminan bagi pemerintah berikutnya melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan terkait pemindahan Ibu Kota," ujarnya.
