Yorrys: Perlakukan Golkar sebagai Milik Pribadi Akan Mendapat Perlawanan dari Daerah
JAKARTA – Tokoh senior Partai Golkar, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa mosi tidak percaya sejumlah pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto sebenarnya predictable.
Ia mengatakan, cepat atau lambat perlawanan kepada Airlangga dan orang-orang kepercayaannya di DPP Golkar akan muncul sebagai respons atas gaya kepemimpinan yang otoriter, diskriminatif, serta menjadikan Partai Golkar nyaris sebagai milik pribadi.
Baca juga: Sejumlah Pengurus Golkar Kecewa Tak Bisa Masuk Kantor DPP
Yorrys melanjutkan, citra Golkar kini kembali tercoreng akibat situasi yang memanas di tubuh partai. Golkar kini dilihat sebagai partai yang selalu mengalami krisis internal setiap kali menyikapi musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum baru.
"Kalau Airlangga dan DPP Golkar tidak segera merespons aspirasi kader, krisis internal akan tereskalasi. Bukan tidak mungkin sejumlah dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar dalam waktu dekat juga akan menunjukkan perlawanan serupa," ungkap Yorrys dalam keterangannya, Kamis (5/9/2019).
Baca juga: Munas Golkar Jadi Kisruh karena Pelaksanaannya Terkesan Diundur-undur
Sebab, kata dia, tindakan Airlangga yang main pecat sejumlah pengurus DPD bakal memancing perlawanan dari daerah. Daerah pun menjadi tidak solid karena terbelah untuk pro kubu sana-kubu sini.
Yorrys menjelaskan, selain itu banyak pengurus partai, baik di DPP maupun DPD, marah karena Airlangga dan orang-orang kepercayaannya di DPP memperlakukan partai ibarat milik pribadi.
Baca juga: Kader Golkar Kembali Desak DPP Segera Laksanakan Rapat Pleno
"Penentuan alat kelengkapan daerah (AKD) diulur-ulur, dipersulit, bahkan ada oknum yang tega memalak atau meminta sejumlah uang kepada pimpinan daerah agar penetapan dari DPP untuk posisi-posisi strategis, seperti ketua DPRD atau wakil ketua DPRD, bisa cepat keluar," papar Yorrys.
Ia menambahkan, begitu juga dengan tindakan Airlangga menggembok dan memperketat pengamanan kantor DPP yang berarti membatasi akses bagi semua kader. DPP berperilaku diskrimantif karena membeda-bedakan kader yang boleh dan tidak boleh mendatangi kantor DPP.
Baca juga: AMPG Lakukan Penyegaran Kepengurusan demi Produktivitas Organisasi
"Perilaku DPP seperti itu terlihat tidak etis karena mengibaratkan Partai Golkar milik pribadi Ketua Umum dan segelintir kader. Maka, mosi tidak percaya kepada Ketua Umum menjadi langkah paling relevan. Mosi tidak percaya itu harus dibaca sebagai faktor pendorong bagi perbaikan tata kelola partai," tandasnya.
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
