Michael Gove, menteri yang bertugas mengoordinasikan persiapan menghadapi "no-deal Brexit", mengatakan bahwa dokumen itu sudah lama dan tidak mencerminkan tingkat kesiapan pemerintah saat ini. Namun, kubu oposisi Partai Buruh mengatakan bahwa dokumen tersebut mengonfirmasi risiko yang parah dari no-deal Brexit.
“Sangat tidak bertanggung jawab bagi pemerintah untuk mencoba mengabaikan peringatan-peringatan gamblang ini dan mencegah publik melihat bukti-buktinya,” kata Juru Bicara Partai Buruh, Keir Stramer.
BACA JUGA: PM Johnson Berhentikan Parlemen Inggris Dua Bulan Menjelang Brexit
"Boris Johnson sekarang harus mengakui bahwa dia tidak jujur dengan rakyat Inggris tentang konsekuensi dari No-Deal Brexit."
Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson pekan lalu menyatakan akan menunda parlemen Inggris selama lima pekan menjelang Brexit. Banyak yang menduga keputusan kontroversial itu diambil agar pihak oposisi di parlemen memiliki waktu lebih sedikit untuk menggagalkan Brexit atau kembali menundanya.
Pada Rabu, pengadilan tertinggi Skotlandia menyatakan bahwa langkah itu melanggar undang-undang, dan tidak sah. Pemerintah Inggris akan mengajukan banding ke pengadilan dalam persidangan pekan depan.
(Rahman Asmardika)