nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Inggris Bisa Hadapi Kelangkaan Pangan dan Kerusuhan Jika Gagal Sepakati Brexit

Rahman Asmardika, Jurnalis · Kamis 12 September 2019 16:07 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2019 09 12 18 2104035 inggris-bisa-hadapi-kelangkaan-pangan-dan-kerusuhan-jika-gagal-sepakati-brexit-VzAr4Aowid.jpg Foto: Reuters.

LONDON – Pemerintah Inggris pada Rabu memublikasikan antisipasi kemungkinan terburuk jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan, atau yang dikenal sebagai no-deal Brexit, pada 31 Oktober. Antisipasi yang dinamakan sebagai “Operation Yellowhammer” itu telah dipersiapkan sejak awal bulan lalu, sekira sembilan hari setelah Boris Johnson terpilih sebagai perdana menteri baru.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah Inggris memperingatkan kemungkinan terjadinya terjadi gangguan pada rute lintas-Selat Inggris yang parah, yang akan memengaruhi pasokan obat-obatan dan jenis makanan segar tertentu. Disebutkan juga mengenai kemungkinan terjadinya demonstrasi dan kontra-demonstrasi di seluruh negeri, disertai dengan kemungkinan meningkatnya gangguan publik.

BACA JUGA: Inggris Aktifkan Rencana Evakuasi Darurat Ratu Elizabeth Jika Brexit Berakhir Rusuh

Dikatakan juga bahwa kesiapan publik dan usaha di Inggris untuk menghadapi hasil no-deal Brexit kemungkinan akan rendah, terutama karena kericuhan politik yang saat ini masih berlangsung di negara itu.

Dalam skenario terburuk dikatakan bahwa truk harus menunggu hingga dua setengah hari untuk menyeberangi Selat Inggris dan warga Inggris dapat mengalami peningkatan pemeriksaan imigrasi di pos perbatasan UE.

"Jenis pasokan makanan segar tertentu akan berkurang," demikian disebutkan dalam dokumen yang dilansir Reuters, Kamis (12/9/2019). "Ada risiko bahwa pembelian panik akan menyebabkan atau memperburuk gangguan pasokan makanan."

Dikatakan, arus lalu lintas di Selat Inggris dapat berkurang hingga 60 persen pada hari pertama setelah no-deal Brexit. Gangguan terburuk bisa bertahan hingga tiga bulan.

Dokumen tersebut juga memaparkan kemungkinan terjadi antrian lalu lintas yang dapat memengaruhi pengiriman bahan bakar, mengganggu pasokan di London dan Inggris tenggara, dan pembelian panik dapat menyebabkan kekurangan di bagian lain negara itu.

Layanan keuangan lintas perbatasan akan terpengaruh seperti halnya pertukaran informasi antara polisi dan layanan keamanan.

Dokumen dari Operation Yellowhammer pertama kali diterbitkan di surat kabar Sunday Times pada 18 Agustus.

Michael Gove, menteri yang bertugas mengoordinasikan persiapan menghadapi "no-deal Brexit", mengatakan bahwa dokumen itu sudah lama dan tidak mencerminkan tingkat kesiapan pemerintah saat ini. Namun, kubu oposisi Partai Buruh mengatakan bahwa dokumen tersebut mengonfirmasi risiko yang parah dari no-deal Brexit.

“Sangat tidak bertanggung jawab bagi pemerintah untuk mencoba mengabaikan peringatan-peringatan gamblang ini dan mencegah publik melihat bukti-buktinya,” kata Juru Bicara Partai Buruh, Keir Stramer.

BACA JUGA: PM Johnson Berhentikan Parlemen Inggris Dua Bulan Menjelang Brexit

"Boris Johnson sekarang harus mengakui bahwa dia tidak jujur dengan rakyat Inggris tentang konsekuensi dari No-Deal Brexit."

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson pekan lalu menyatakan akan menunda parlemen Inggris selama lima pekan menjelang Brexit. Banyak yang menduga keputusan kontroversial itu diambil agar pihak oposisi di parlemen memiliki waktu lebih sedikit untuk menggagalkan Brexit atau kembali menundanya.

Pada Rabu, pengadilan tertinggi Skotlandia menyatakan bahwa langkah itu melanggar undang-undang, dan tidak sah. Pemerintah Inggris akan mengajukan banding ke pengadilan dalam persidangan pekan depan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini