Karhutla Meluas, DPR: Pemerintah Harus Berani Buka Data Perusahaan Nakal
JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan kembali menjadi sorotan semua pihak. Bahkan asap pekat akibat kebakaran itu kini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan sudah sampai ke Malaysia dan Singapura.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI terpilih 2019-2024 Dapil Kalimantan Timur Irwan mengatakan, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berani membuka data hak guna usaha (HGU) berikut izin perusahaan hutan, terutama hutan tanaman industri agar dilakukan overlay dengan data titik api (hotspot) di Kalimantan dan Sumatera.
"Dengan analisis spasial maka seharusnya segera bisa diumumkan daftar perusahaan nakal pembakar hutan dan lahan dan segera ditindak tegas bahkan sampai pencabutan izin usaha," kata Irwan kepada Okezone, Selasa (17/9/2019).
Baca Juga: Kapolri Sebut Kebakaran Hutan di Riau Ada Unsur Kesengajaan
Menurutnya Karhutla terjadi karena adanya perbuatan korporasi ataupun dari masyarakat sendiri. Bisa oleh perusahaan kehutanan ataupun perkebunan maupun oleh masyarakat yang berkebun atau berladang.
"Pola land clearing terus dibakar adalah cara lama yang belum bisa hilang," jelasnya.
