nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Hati-Hati! Berikut Ini Modus Pungli di Sekolah-Sekolah

Taufik Budi, Jurnalis · Jum'at 04 Oktober 2019 22:08 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 10 04 512 2113046 hati-hati-berikut-ini-modus-pungli-di-sekolah-sekolah-p2lxqhqwEv.jpg ilustrasi

SEMARANG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah masih menemukan dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Dalam kurun waktu Januari hingga September 2019 terdapat 17 laporan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan.

Beberapa sekolah yang dilaporkan pada tingkat SMA/SMK yakni, SMA N di Brebes, SMA N di Kota Semarang, SMA swasta di Semarang, SMA N di Kendal, SMK N di Kota Tegal. Sedangkan, pada tingkat SD dan SMP yakni SDN di Kota Semarang, SDN di Surakarta, SDN di Klaten, SMP swasta di Kota Semarang, SMP N di Kudus, SMP N di Kendal, SMP N di Kota Semarang, SMP N di Klaten, SMP N di Kabupaten Tegal, dan MTs di Magelang.

Ilustrasi

Maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut seperti penggalangan sumbangan yang mengarah pada pungutan tidak resmi. Selain itu permintaan uang kepada orangtua/wali murid untuk studi lingkungan, pembelian baju seragam, pembuatan kartu pelajar, uang gedung dan sebagainya.

“Permintaan sumbangan seringkali berujung pada penahanan rapor siswa. Di sisi lainnya ada pula siswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Nasional karena orangtua/wali murid belum melunasi sumbangan tersebut,” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida, Jumat (4/10/2019).

Siti Farida menilai wajib belajar 12 tahun adalah tanggung jawab negara sehingga otomatis pembiayaannya dibebankan kepada negara. Prinsip dasar ini harus dikawal melalui regulasi yang matang dan rinci serta mengakomodasi tingkat teknis pelaksanaan agar tidak muncul pro dan kontra di masyarakat mengenai sumbangan dan pungutan.

Apalagi saat ini sekolah sudah menerima Dana BOS dari Pemerintah Pusat maupun Daerah sehingga tidak ada lagi celah untuk melakukan “sumbangan atau pungutan” dengan dalih berbagai macam pembiayaan yang seringkali memberatkan orangtua. Oleh karenya, Ombudsman menekankan pentingnya mengoptimalkan pengawasan dan pengelolaan Dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan.

Baca Juga : Polisi Santuni Keluarga Juru Parkir yang Tewas saat Demo di DPR

Dia juga menjelaskan pemahaman satuan pendidikan mengenai penerapan kurikulum juga perlu diubah, khususnya dalam pelaksanaan studi lingkungan. Misalnya, selama ini kegiatan studi lingkungan lebih banyak dilakukan di luar sekolah seperti perjalanan wisata ke luar kota maupun luar provinsi. Padahal studi lingkungan dapat dilakukan di lingkungan dengan melakukan wisata edukasi ke museum, perpustakaan daerah, atau tempat-tempat wisata di dalam kota yang tidak memerlukan banyak anggaran.

"Pada prinsipnya, satuan pendidikan harus mampu mengoptimalkan dana BOS untuk berbagai kegiatan operasional sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler serta untuk pengembangan SDM di sekolah serta mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel," tandasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini