DPD RI Tunggu Respon Pemerintah Menyoal RUU Daerah Kepulauan
3. Uang (Formulasi dan Nominal Pendanaan Khusus).
"Pemerintah belum memberikan sikap yang jelas mengenai pengaturan Daerah Kepulauan. Apakah pemerintah memilih menerbitkan PP amanat Pasal 27-Pasal 30 UU Pemda atau membahas lebih lanjut RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI khususnya Komite I DPD RI," tegasnya.
“Kami meminta dukungan dan kerjasama dari provinsi-provinsi kepulauan agar RUU ini segera dibahas kembali dalam dan segera disahkan. Komite I tentunya telah siap melanjutkan perjuangan bersama 8 Provinsi Kepulauan dalam mewujudkan UU Daerah Kepulauan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan dari Lemhanas, Kisnu Haryo sependapat bahwa Daerah Kepulauan semestinya diatur menggunakan pedekatan desentralisasi asimetris. Adanya regulasi memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi Daerah Kepulauan.
“Keberadaan RPP Provinsi bercirikan kepulauan sebagai amanat Pasal 30 UU Pemda yang belum terbit tentunya cukup menghambat pelaksanaan desentralisasi asimtris. Keberadaan PP juga kurang optimal bagi Daerah Kepulauan, diperlukan suatu regulasi setingkat undang-undang.Sementara RUU Daerah Kepulauan Insiatif DPD belum terbahas dengan baik, sehingga Otonomi yang bersifat asimtris belum optimal," terangnya.
Kisnu melanjutkan bahwa Lemhanas mendukung adanya alokasi khusus bagi percepatan pembangunan Daerah Kepulauan termasuk di dalamnya pengelolaan Sumber Daya Laut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Daerah Kepulauan. Konektifitas Daerah Kepulauan dan ketersediaan sarana prasaran yang menunjang pembanguan Daerah Kepulauan.
