5 Tahun Jokowi-JK, Penegakan Hukum dan HAM Dinilai Masih Lemah
JAKARTA – Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memasuki masa akhir periode jabatan. Namun, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dinilai masih lemah. Ini termasuk soal janji penuntasan kasus HAM masa lalu yang tak pernah terwujud.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati saat menilai lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"(Dari segi) penegakan hukum dan HAM di Nawacita paling lemah," kata Asfinawati saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu (19/10/2019).
Demo tuntut penuntasan kasus pembunuhan Munir Said (Okezone)
Menurut dia, sejak awal persoalan hukum dan HAM memang belum mendapat tempat yang utama di pemerintahan Jokowi-JK. Prioritas utama pemerintah dalam lima tahun ini adalah pembangunan infrastruktur.
"Ini diakui sendiri dengan mengatakan fokus tahap I adalah pembangunan," ujarnya.
