KPA Sampaikan Fakta dan Masalah Agraria di Desa

Selasa 22 Oktober 2019 13:33 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 22 1 2120134 kpa-sampaikan-fakta-dan-masalah-agraria-di-desa-0OyCS1PnHa.jpg Foto: (Dok. DPD RI)

JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Senin 21 Oktober 2019 di Kompleks Parlemen, Jakarta, menghadirkan Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin.

Dalam pemaparannya, Iwan menyampaikan beberapa fakta dan masalah agraria yang terjadi selama pelaksanaan Reforma Agraria di era Pemerintahan Joko Widodo.

Iwan menyebutkan, terkait konsentrasi penguasaan lahan terdapat fakta antara lain, 531 Konsesi Hutan Skala Besar menguasai 35,8 juta hektare dan 31.951 Desa di kawasan hutan tanpa adanya kejelasan batas. Kemudian 60 izin Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 646.476 hektare dengan kemitraan diantaranya seluas 11.500 hektare.

"Pengelolaan Sumber daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berjumlah 1.200 Koperasi Primer yang mencakup 5.394 Desa dengan luas 2,1 juta hektar," tutur Iwan.

Fakta–fakta lainnya, lanjut Iwan, ada 2.452 Badan Usaha Pertanian berskala besar, namun sayangnya 56 persen rumah tangga Petani hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Iwan menambahkan, dengan fakta – fakta itu setiap 2 hari ada 1 konflik agraria.

“Menurut data kami di KPA tahun 2015, sejak tahun 2004 sampai 2015, ada 1.772 konflik, dengan luas wilayah 6,9 juta hektar yang melibatkan 1,1 juta rumah tangga," ujar Iwan.

Iwan mengungkapkan, artikulasi konflik agraria kemudian meluas ke dalam bentuk – bentuk konflik lain, seperti konflik etnis, konflik antar kampung/desa, dan konflik antar “penduduk asli” dengan pendatang. (adv) (Wil)

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini