Pimpinan Banggar DPR Resmi Terbentuk, Ini Komposisinya
JAKARTA - Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah ditetapkan melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Hasilnya, terdapat lima pimpinan yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua.
“Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 Pasal 427E ayat 1B, Pimpinan Komisi, Baleg, Banggar, BKSAP, MKD dan BURT terdiri dari 1 orang ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua yang ditetapkan dari dan oleh anggota Komisi, Baleg, Banggar, BKSAP, MKD dan BURT berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional menurut perimbangan jumlah anggota setiap fraksi,” ucap Dasco di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Dalam rapat tersebut, Dasco sempat meminta juru bicara fraksi-fraksi untuk menyampaikan nama calon pimpinan Badan Anggaran DPR RI. Setelahnya, Dasco mengumumkan nama-nama Pimpinan Banggar sesuai usulan fraksi-fraksi tersebut.
“Selaku Pimpinan Rapat, saya mengumumkan calon Pimpinan Banggar DPR RI yaitu Ketua M. said Abdullah (F-PDI Perjuangan), Wakil Ketua Muhidin Mohamad Said (F-Golkar), Rusdi Mase Mapasesu (F-NasDem), Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), dan Edhie Baskoro Yudhoyono (F-Demokrat). Apakah nama calon Pimpinan Badan Anggaran yang telah kami sebutkan dapat disetujui dan ditetapkan sebagai Pimpinan Banggar DPR RI?” tanya Dasco, sontak seluruh Anggota Banggar yang hadir menjawab setuju.
Dalam kesempatan tersebut, para Pimpinan Banggar yang baru ditetapkan dipersilakan untuk menempati kursi pimpinan dan menerima palu sidang. Pada sambutannya, Ketua Banggar terpilih M. Said Abdullah berharap agar seluruh Anggota Banggar bersatu dan tidak terkotak-kotak oleh fraksi serta kepentingan yang lain. “Badan Anggaran memang khusus untuk mengawal tentang jalannya pemerintahan, khususnya dibidang perekonomian,” ujar Said Abdullah.
Said menyampaikan, Banggar akan melakukan kunjungan kerja mengingat situasi dan kondisinya yang memang sudah sangat mendesak, yakni terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah turun ke daerah-daerah. “Adapun daerah yang dipilih adalah Provinsi Jawa Timur, Palu (Sulawesi Tengah), dan Palembang (Sumatera Selatan),” ungkapnya. (adv)
(Risna Nur Rahayu)
