Kemendagri Gelar Rapat Penajaman Program Pemerintah di Papua
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat Penajaman dan Sinergi Pelaksanaan Program Kegiatan di Wilayah Papua Dan Papua Barat.
Hal itu dilakukan dalam rangka dialog dan sinergi program antar-Kementerian/Lembaga terkait kegiatan di Papua dan Papua Barat. Rapat diselenggarakan di Ruang Rapat Gedung F Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/10/2019)
“Saya yakin seluruh Kementerian/Lembaga bahkan komponen telah membuat kegiatan yang pasti positif, oleh karenanya forum ini sangat penting agar kita bersinergi dengan tepat sasaran, yang mana dulu yang harus disasar, bagaimana pergerakannya, intinya kita akan berdialog dan bersinergi,” kata Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar.
Baca Juga: Cegah Korupsi, Kemendagri Kerjasama dengan KPK Awasi Penggunaan APBD
Bahtiar menuturkan, penajaman pelaksanaan program pemerintah di wilayah Papua dan Papua Barat juga dirangkaikan dengan diskusi interaktif dan sinergi dengan Satuan Tugas Nemangkawi Papua dan Papua Barat yang dibentuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika masih menjabat sebagai Kapolri.
“Pada saat saya di Timika, kebetulan ketemu Satgas Nemangkawi, kebetulan satgas ini dibentuk Pak Tito Karnavian waktu beliau masih Kapolri, dibentuk dari unsur TNI dan Polri, kita kan bersinergi juga dengan Satgas Nemangkawi,” ujar Bahtiar.
Dalam kesempatan tersebut, Bahtiar juga mengungkapkan langkah pemerintah dalam menangani persoalan di Papua dan Papua Barat. Pertama, Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 19 Agustus 2019 di Kemenko Polhukam yang menghasilkan pernyataan sikap.
Kedua, Kemendagri telah mengirim personel dari Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ke Provinsi Papua Barat dan Tim dari Ditjen Otda ke Provinsi Jawa Timur 19 Agustus 2019.
"Kita juga terus mendorong peran Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial agar bersinergi secara terpadu untuk melakukan deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di wilayah masing-masing serta memberdayakan dan mengoptimalkan forum kemitraan masyarakat seperti FKDM, PPWK, FPK, FKUB, dan lain sebagainya" ujarnya.
Baca Juga: Mendagri Tito Akan Evaluasi Serapan Anggaran Daerah
