Anies: Sistem E-Budgeting Bukan Diganti, tapi Di-upgrade
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menegaskan bahwa sistem penganggaran DKI Jakarta melalui sistem elektronik atau e-budgeting yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir, bukan akan diganti namun ditingkatkan (upgrading) agar lebih baik.
"Bukan mengganti ya. Upgrading. Kalau mengganti, kesannya meniadakan sama sekali. Ini hanya mau upgrade saja sehingga sistemnya smarter and smarter," kata Anies, Jumat 1 November 2019.
Menurutnya, dengan meningkatkan sistem e-budgeting, selain anggaran bisa diakses, masyarakat juga nantinya bisa memberi komentar. Pemprov DKI lanjut Anies, tentu akan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan smart system.
"Itu kami pegang. Yang akan dilakukan adalah tetap anggaran itu bisa diakses. Bahkan selain bisa dilihat, publik juga bisa memberi komentar, saat ini publik hanya bisa lihat tapi tidak bisa memberikan feedback," tuturnya.
Ia menjelaskan, upaya pembaruan e-budgeting bukan baru dilakukan setelah adanya ricuh kejanggalan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS 2020 yang disebut karena kesalahan input, tetapi telah lama disiapkan dan akan diluncurkan pada akhir tahun 2019.
"Sudah dikerjakan, akan digunakan Januari (2020). Artinya, tidak dibikin karena ada keramaian kemarin bukan. Itu sudah dikerjakan setahun lebih, sudah direncanakan akan diluncurkan akhir tahun ini," tuturnya.
Anies berujar, perlunya peningkatan e-budgeting lantaran belajar dari kasus sebelumnya, dengan adanya janggal anggaran yang dinilainya bukan hanya karena unsur manusia yang malas, tidak tertib, hingga menggunakan informasi yang bukan sesungguhnya, namun juga karena faktor sistem.
"Karena perilaku seperti itu bisa dikerjakan di sistem ini. Nah sistemnya nanti bukan saja faktor ini, tapi termasuk faktor keamanan data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi. Intinya jika sifatnya repetitif, mekanistik, itu bisa dilakukan pengujiannya oleh sistem. Tapi yang sifatnya judgment itu harus dibangun artificial intelligence ataupun juga dengan menggunakan manusia," paparnya.
Pihaknya lanjut Anies, ingin agar sistem tersebut memiliki sifat mendeteksi berbagai keganjilan-keganjilan yang terjadi dalam penyusunan anggaran.
"Misal seperti kemarin ada nilai Rp82,8 miliar (lem Aibon) itu kan common sense saja tidak bisa diterima atau yang saya tunjukkan tadi malam. Membeli penghapus Rp83 miliar sudah enggak masuk akal. Yang begitu itu oleh sistem seharusnya bisa ditolak. Itu penting supaya kita bisa membedakan antara kekeliruan dengan manipulasi," tukasnya.
(Rizka Diputra)
