KPU Sebut Hibah Dana Pilkada 2020 di Lima Daerah Belum Disetujui
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memaparkan informasi terkait tahapan dari pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah di Indonesia pada 2020 mendatang.
Arief menyebutkan bahwa hingga masa tenggang waktu atau deadline yang diberikan KPU pada 14 Oktober, masih terdapat 5 daerah yang belum melakukan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Daerah-daerah tersebut adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Pangkajene Kepulauan. Hingga hari ini, (5/11/2019), kelima daerah itu pun tak kunjung menyelesaikan kesepakatan NPHD.
"Nah sampai dengan 14 Oktober kami kemudian melakukan evaluasi, dan terus berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota yang belum bisa menyelesaikan penandatanganan NPHD-nya," ucap Arief di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).
Berdasarkan data yang diberikan, total anggaran atau dana yang diajukan oleh pihak KPU daerah terhadap pemerintaha provinsi ataupun kabupaten/kota dari 5 daerah tersebut sebanyak Rp 198 miliar.
Baca Juga: KPU Bakal Batasi Usia Petugas KPPS di Pilkada 2020
Sementara itu, untuk daerah yang telah melakukan NPHD, yakni berjumlah 265 memiliki total pengajuan dana sebesar Rp 11 triliun, sedangkan yang telah disetujui hanya sebanyak Rp 9,8 triliun.
"Jadi dari total anggaran yang dibutuhkan, tersisa 5 daerah sebesar Rp198,2 miliar atau setara 1,66 persen yang belum bisa disepakati untuk ditandatangani," tutupnya.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
