Dengan banyaknya kemudahan dan pengembangan yang diberikan, PMK 155/PMK.04/2019 juga mengamanatkan pola pengawasan yang efisien dengan manajemen risiko, sehingga fasilitas yang diberikat tepat sasaran.
“Pengaturan terkait pengawasan antara lain penegasan terkait stripping, penegasan terkait tanggung jawab pengusaha GB, pemisahan tempat timbun dan pemeriksaan, serta pengaturan terkait monitoring dan evaluasi di Gudang Berikat,” tambah Syarif.
Dengan adanya pengaturan-pengaturan baru di PMK 155/PMK.04/2019 yang mempertimbangkan kemudahan berusaha, pengembangan fungsi, dan optimalisasi pengawasan diharapkan Gudang Berikat mampu menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, sehingga dengan peningkatan daya saing tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan ekspor nasional. (adv)
(Risna Nur Rahayu)