Wakil Ketua Umum Gerindra Dukung Pilkada Kembali ke DPRD
Dasco juga mengakui dengan sistem pilkada langsung yang ada saat ini tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Pasalnya untuk menjadi kepala daerah melalui pemilihan langsung membutuhkan biaya tinggi, akomodasi tim sukses, atribut kampanye, biaya kampanye akbar, pembiayaan saksi, dan lain-lain.
Baca juga: Mendagri Tito: Kalau Ada Calon Kepala Daerah Ngaku Enggak Bayar, Saya Ingin Ketemu!
"Dilihat dari penyelenggaraan, pilkada langsung memerlukan anggaran yang besar, mulai persiapan sampai pelaksanaan. Meskipun besar atau kecil anggaran bukan menjadi permasalahan utama. Permasalahan yang lebih substantif adalah bagaimana terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur setelah terpilihnya kepala daerah di daerah tersebut," ungkapnya.
Meski sepakat mendorong pilkada kembali dilakukan oleh DPRD, Dasco menilai hal itu perlu dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif oleh Komisi II DPR serta Kementerian Dalam Negeri.
Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Awasi Ketat Netralitas ASN
"Tentu setelah dikaji secara mendalam dan komperhensif oleh Komisi II DPR dan Kemendagri," jelasnya.
(Hantoro)
