PKS Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, tak sepakat dengan adanya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal itu menyusul wacana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang berencana ingin mengevaluasi Pilkada secara langsung.
“Terkait masalah pilkada melalui DPRD, begini kita menyaksikan bahwa hari ini oligarki di dalam politik kita ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, maka kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa,” ujar Sohibul di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).
Baca Juga: Soal Pilkada Langsung atau Tidak, Mendagri Minta Dievaluasi Lewat Riset
Menurut Sohibul, Pilkada melalui DPRD semakin mempermudakan mengelola oligarki. Karena itu, PKS berpendapat sejauh ini Pilkada secara langsung masih lebih baik.
“Karena para oligarki tidak memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan ketika itu dilaksanakan DPRD. Bayangkan saja kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu,” ujar Sohibul.
“Sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik seperti itu. Jadi, kita mesti lihat realitas politik seperti itu,” tambahnya.
