Soal Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres: Dengarkan Pendapat Publik
JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, evaluasi Pilkada langsung perlu kajian mendalam. Ia memilih untuk mencermati dinamika yang berkembang di DPR seraya mendengarkan pendapat publik.
Ma'ruf berpendapat sistem itu tidak bisa sempurna. Selalu terdapat kekurangan-kekurangan di dalamnya. Dahulu Pilkada lewat DPRD dianggap kurang demokratis sehingga reformasi meniscayakan pemilihan langsung.
Setelah Pilkada langsung diterapkan, nyatanya ada berbagai kelemahan, misalnya saja ongkos politik yang besar, politik uang, dan sebagainya.
"Nah, saya kira biar saja nanti berkembang akan dibicarakan oleh DPR dan juga mendengarkan pendapat publik mana nanti yang terbaik," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
"Mungkin ada cara-cara apakah bisa langsung tapi mengurangi dampak, atau memang dirubah tidak langsung lagi karena dampak tidak bisa dihilangkan. Saya kira kita biarkan nanti dikaji lebih dalam, mana yang terbaik kita terus cari saja. Mengkaji masalah, saya kira akan terus dilakukan," sambungnya.
Baca Juga: DPR Minta Semua Pihak Tak Terburu-buru Simpulkan Rencana Evaluasi Pilkada Langsung
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan politik uang di Pilkada langsung mesti dicarikan solusinya secara bersama-sama. Selain itu, perlu dilakukan kajian yang teliti dan cermat mengenai evaluasi sistem pemilu tersebut.
"Nah, solusi yang kita cari harus lebih tepat, kewenangannya ada di DPR tapi mendengarkan pendapat publik ya kemudian perlu dibahas secara lebih mendalam saya kira. Kita lihat saja perkembangannya," tutur Ma'ruf.
Diwartakan sebelumnya, Kemendagri mendorong pelaksanaan Pilkada langsung untuk dikaji melalui riset. Kajian ini untuk melihat tingkat efektivitas pelaksanaannya selama ini. Hal tersebut dikatakan Plt Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar.
