Tito Wacanakan Pilkada Asimetris, Pengamat: Perlu Pendalaman Melalui Riset
Sebagaimana diwartakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ingin ada kajian akademis yang mendalam terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal itu diungkapkannya usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin 18 November 2019.
Baca juga: Komisi II Berencana Revisi UU Pemilu dan Pilkada
"Saya garis bawahi pernyataan saya, bahwa pelaksanaan pilkada langsung harus dievaluasi. Semua kebijakan publik, apalagi menyangkut masyarakat banyak, menyangkut sistem pemilihan, itu juga perlu dievaluasi setelah berapa lama. Nah, kemudian evaluasi itu harus dilakukan dengan mekanisme evaluasi kajian akademis, jangan kajian empirik berdasarkan pemikiran semata," kata Tito.
"Metode penelitiannya juga harus (dilakukan) secara benar oleh institusi yang reliabel yang reputasinya bagus. Mungkin tiga sampai empat kajian lembaga penting yang terkenal, baru kita lihat hasilnya. Bisa saja temuannya nanti (menyatakan) bahwa publik lebih sepakat dengan pilkada langsung terus dilanjutkan. Kita otomatis why not (kenapa tidak). Ini adalah suara rakyat. Tapi kalau nanti kajian akademisnya kita tidak perlu pilkada langsung, tapi pilkada asimetris, itu juga jadi pertimbangan," ungkapnya.
Baca juga: Soal Wacana Evaluasi Pilkada Langsung, Wapres: Dengarkan Pendapat Publik
(Hantoro)
