JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Terkait hal itu, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan pihaknya belum mau terburu-buru untuk bersikap apakah sepakat atau tidak dengan usulan PBNU.
“Tetapi kalau ada aspirasi, apalagi dari organisasi besar seperti NU ya biar ini ada di ruang publik, kemudian mendapatkan respons dari berbagai elemen publik lainnya, ya nanti kita lihat. Kita tunggu seperti apa,” ujar Arsul, Kamis (28/11/2018).
Menurut Arsul, fraksi PPP di MPR sejauh ini lebih melihat reaksi sekaligus menampung aspirasi masyarakat terkait usulan PBNU itu.
“Lebih bagus saya kira fraksi-fraksi atau partai seperti PPP itu jangan buru-buru bersikap. Kita lihat dulu diskursus yang ada di masyarakat seperti apa,” ucapnya.
Menurut Wakil Ketua MPR ini, hal itu untuk memberikan penjelasan bahwa politik adalah mendengar apa yang berkembang dan menjadi aspirasi masyarakat.

“Itu sekaligus untuk menunjukkan bahwa kekuatan politik itu mendengar lebih dulu. Baru setelah mendengar dia menentukan sikap. Jangan kemudian menentukan sikap tanpa mendengar dari yang ada di masyarakat,” tutur Arsul.
Sebelumnya diketahui, Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke lembaga MPR. Hal tersebut karena dinilai sistem pemilihan secara langsung yang sudah berlaku sejak 2004 terlalu banyak mudarat, ketimbang manfaatnya.
Baca Juga : PBNU Usul Pilpres Dikembalikan ke MPR, PKS: Harus Dikaji Mendalam
"Tentang Pilpres kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai menimbamg mudarat dan manfaat, pilpres langsung itu high cost, terutama cost social," ujar Said.
Baca Juga : Wacana Pengembalian Pilpres ke MPR Disebut Merawat Sistem Oligarki
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.