Ganjar : Bansos Jangan Dipolitisasi, Itu Hak Rakyat
BOYOLALI - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak dipolitisasi pada tahun politik saat ini. Itu karena, kata Ganjar, bansos merupakan hak rakyat.
Hal itu dikatakan Ganjar saat ditanyakan terkait usulan agar pemerintah menunda penyaluran bansos sampai Pemilu 2024 selesai diselenggarakan.
“(Penyaluran Bansos) jangan dipolitisasi, jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar kepada wartawan di Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Ganjar menyebutkan, pada tahun politik saat ini, bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Ia kemudian menyinggung ada pihak yang mengatakan jika Ganjar-Mahfud tidak akan melanjutkan bansos.
“Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan ‘jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos’. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak ngerti aturan gitu,” ucapnya.
“Bansos itu disetujui oleh DPR, setelah diusulin pemerintah. Secara sektoral saya kira Kemensos yang sudah menyiapkan ya dan itu rutin,” tuturnya.
Ia menegaskan, apabila ada bantuan tambahan akibat kondisi kemasyarakatan merupakan hal yang baik. Kendati begitu, dalam tahun politik, menurutnya, akan ada pihak yang mengklaim bansos tersebut.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada perbaikan pada proses penyaluran. Ia menjelaskan dengan adanya KTP Sakti penyaluran bansos itu akan lebih tepat sasaran.
“Jadi dengan identitas itu seluruh profil masyarakat penerima manfaat itu sudah ter-capture di situ, sehingga lebih tepat sasaran. ini yang dari dulu tidak pernah selesai. Waktu saya jadi Gubernur itu juga begitu kok. Kenapa datanya selalu berubah begitu. Ini segera diambil tindakan lebih cepat. Maka kalau dengan KTP, sudahlah satu KTP saja nanti di dalamnya sudah terekam data kependudukannya,” tuturnya.
