Tolak Pilpres Melalui MPR, Demokrat: Konstitusi & Kedaulatan Rakyat Harus Dijaga
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Demorat Syarief Hasan menegaskan pihaknya menolak wacana pemilihan presiden dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Partai Demorat menolak presiden dipilih oleh MPR," tegas Syarief Hasan ketika berbincang dengan Okezone, Kamis (28/11/2019).
Baca juga: Dukung Usul Presiden Dipilih MPR, PKB: Biaya Pilpres secara Langsung Besar
Ia menerangkan bahwa pengembalian pilpres melalui MPR merupakan kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia.
Wakil ketua MPR ini menilai pilpres melalui sistem pemilihan langsung merupakan hak konstitusi rakyat yang harus dijaga lantaran diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Hak konstitusi dan kedaulatan rakyat harus dijaga. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sesuai UUD '45 Pasal 6A," jelasnya.
Baca juga: Ketua DPR: Usulan PBNU Presiden Dipilih MPR Masih Dikaji
Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa wacana pengembalian pilpres ke MPR merupakan langkah mundur demorkasi. Bahkan, kata dia, tidak ada alasan pilpres harus melalui MPR.
"Enggak ada yang urgen mengembalikan pilpres ke MPR. Itu langkah mundur jauh ke belakang," ungkapnya.
Sebelumnya Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengusulkan pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Hal itu karena sistem pemilihan secara langsung yang sudah berlaku sejak 2004 dinilai terlalu banyak mudarat ketimbang manfaatnya.
"Tentang pilpres kembali MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon, 2012. Kiai-kiai menimbang mudarat dan manfaat. Pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Said Aqil.
Baca juga: PPP Tampung Aspirasi Publik soal Usul PBNU Presiden Dipilih MPR
(Hantoro)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
