Pilpres Langsung Vs Kembali ke MPR
USULAN PBNU agar pemilihan presiden (pilpres) dikembalikan ke MPR menuai pro-kontra. Partai pendukung Jokowi setuju. Tapi, parpol di luar pemerintahan dan aktivis demokrasi menentang. Pengamat menilai mengembalikan Pilpres ke MPR sama dengan melawan demokrasi.
“Jangan coba-coba menentang demokrasi, karena kalau itu dilakukan yang namanya oligarki feodalisme tentu akan kalah dengan kekuatan demokrasi,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Okezone, Jumat (29/11/2019).
“Menentang demokrasi itu sesuatu pekerjaan yang tiada ujungnya, tentu akan merugikan.”
Pangi Syarwi Chaniago (Okezone)
Pilpres langsung pertama kali digelar di Indonesia pada 2004, setelah tiga tahun sebelumnya diusulkan oleh Presiden Abdurahman Wahid alias Gus Dur lalu ditetapkan oleh penerusnya, Presiden Megawati Soekarnoputri.
Setelah empat kali rakyat terlibat langsung memilih pemimpin, kini muncul wacana pilpres dikembalikan ke MPR seperti era Orde Baru yang melanggengkan kekuasaan Soeharto selama 32 tahun sebelum diruntuhkan oleh rakyat lewat demo besar-besaran pada 1999.
Baca juga: PBNU Usul Pilpres Dikembalikan ke MPR
PBNU mengusulkan Pilpres dikembalikan ke MPR karena pemilihan langsung dinilai banyak mudharat dan menimbulkan biaya politik yang besar.
Pangi ingin presiden tetap dipilih oleh rakyat supaya stabilitas pemerintahan kuat, tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan atau diimpeachment.
Kalau presiden dipilih langsung oleh rakyat, menurutnya, masyarakat terlibat langsung termasuk dalam menjaganya.
Gus Dur adalah salah satu Presiden yang dipilih MPR lalu dimakzulkan sepihak di tengah jalan, setelah membuat berbagai kebijakan reformasi di beberapa sektor termasuk militer yang dinilai telah mengganggu “kenyamanan elite”.
Presiden Gus Dur (NU Online)
Pilpres langsung dinilai penting dipertahankan supaya presiden bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung. “Karena masih ada keterikatan secara politik dengan rakyat,” kata Pangi.
Menurut dia, jika pilpres dikembalikan ke MPR, maka akan muncul kekuatan baru yang disebutnya sebagai “oligarki feodalisme” dan terjadi vote buying atau politik uang (money politik). Artinya, praktik beli suara akan bergeser dari masyarakat ke elite politik. Nilai transaksi juga bakal lebih besar.
“Tidak ada jaminan (hilang money politik), karena mereka (eliet) juga akan barter (suara). Kalau kemudian diawasi KPK, saya juga pesimis KPK akan selalu kuat akses mereka untuk membatasi ruang gerak agar tidak terjadinya kongkalikong atau main mata atau money politik atau transaksi politik.”
Baca juga: Usulan Pilpres Kembali ke MPR Harus Dikaji Mendalam
Pangi menilai Pilpres langsung tak terlalu banyak money politik. Yang banyak memunculkan politik uang adalah pemilihan legislatif dan kepala daerah, karena wilayah pemilihannya kecil. Di pilpres, kata dia, kandidat terpilih ditentukan oleh pencitraan atau branding.
Pilpres langsung, menurut Pangi, memberi kesempatan kepada siapapun untuk dipilih.
Dia mencontohkan Jokowi yang seorang tukang kayu dan bukan dari trah kerajaan atau elite politik, akhirnya bisa maju jadi kepala daerah hingga terpilih sebagai Presiden.
Demokrasi mundur
Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramdhanil, jika presiden kembali dipilih MPR, maka “demokrasi kita sedang memulai jalan mundur ke belakang.”
Baca juga: Pilpres Kembali ke MPR Merawat Oligarki
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan, Safarianshah Zulkarnaen mengatakan, pilpres dikembalikan ke MPR adalah pengkhianatan terhadap sistem demokrasi.
"Kalau dipilih melalui MPR sangat bisa dimungkinkan akan merawat oligarki kekuasaan dan tersumbatnya kontestasi gagasan dari masyarakat karna demokrasi dijegal dengan konsesus demokrasi yang hanya ada di MPR," katanya.
Ilustrasi (Shutterstock)
Partai Demokrat yang berada di luar koalisi pemerintahan Jokowi menolak pilpres dikembalikan ke MPR.
Waketum Demorat Syarief Hasan mengatakan, rakyat berhak menentukan siapa presidennya. “Hak konstitusi dan kedaulatan rakyat harus dijaga. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sesuai UUD'45 Pasal 6A," ujarnya.
PKS juga menentang pilres kembali ke MPR. “Jangan sampai kita seperti 20 tahun ke belakang," kata Sekretaris Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS Suhud Alynudin.
Menurutnya Indonesia punya pengalaman buruk dengan sistem pilpres Orde Baru, jangan sampai dihidupkan lagi.
Mendukung
Sementara PKB setuju usulan pilpres dikembalikan ke MPR. Partai pendukung Jokowi itu menganggap pilpres langsung biaya sosialnya terlalu besar.
“Sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk memilih presiden saja kita membutuhkan Rp24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir enggak sampai segitu,” kata Wakil Ketua MPR Fraksi Partai PKB, Jazilul Fawaid.
Sekjen PPP Arsul Sani belum bersikap apakah setuju atau menolak pilpres dikembalikan ke MPR. “Kita lihat dulu diskursus yang ada di masyarakat seperti apa,” ucapnya.
Baca juga: Ketua DPR: Pilpres Kembali ke MPR Masih Wacana, Perlu Dikaji
Ketua DPR RI Puan Maharani wacana pilpres dikembalikan ke MPR perlu dikaji dulu. “Wacana tersebut kan masih menjadi satu wacana, yang harus kita lihat itu kajiannya. Apakah kita kembali ke belakang mundur, apakah itu akan ada manfaat dan faedahnya ke depan,” kata politikus PDIP itu.
(Salman Mardira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
