Dia menambahkan, Presiden Jokowi mesti segera memilih dan menetapkan pengganti Hardjono di DKPP. Terlebih, KPU baru saja mendapatkan tamparan keras dengan ditangkapnya Wahyu Setyawan, salah satu anggota KPU yang disangka menerima suap terkait pengurusan pergantian anggota DPR.
Oleh sebab itu, kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu, terutama KPU sedang menghadapi goncangan.
"DKPP sebagai institusi yang menjaga dan menegakkan etik penyelenggara pemilu, punya peran yang sangat penting untuk menjaga dan menegakkan etik dari penyelenggara pemilu, agar praktik suap di tubuh lembaga penyelenggara pemilu tidak terulang kembali," kata dia.
Baca Juga: Langgar Etik, DKPP Berhentikan Wahyu Setiawan
"Dan kalaupun ada, harus mendapat sanksi maksimal dalam konteks etik dari DKPP. Untuk bisa menjawab tantangan itu, tentu perlu personel yang lengkap dan utuh. Atas dasar itulah, Presiden Jokowi mesti segera mencari dan menetapkan pengganti Hardjono," timpalnya.
Titi pun berharap, sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi dapat secara cepat menyesuaikan diri dengan ritme kerja kelembagaan DKPP. Sehingga, diperlukan figur yang sudah teruji kepiawaiannya dalam praktik penyelenggaraan pemilu, hingga memiliki komitmen kuat pada nilai, prinsip, serta tujuan berdemokrasi yang dibuktikan oleh dedikasi dan pengalaman yang sudah diakui publik secara luas.
"Masa depan pemilu Indonesia sedikit banyak ditentukan oleh pilihan Presiden Jokowi atas figur yang akan mengisi kursi kosong di DKPP. Agar kepercayaan publik pada institusi penyelenggara pemilu bisa dipulihkan dan diakselerasi dengan baik," tandasnya.
(Fiddy Anggriawan )