Jokowi Diminta Segera Cari Pengganti Hardjono sebagai Anggota DKPP
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mencari pengganti Hardjono sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) usai menunjuknya sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Artinya, sejak Hardjono dilantik menjadi Dewan Pengawas KPK, sudah lebih dari 1 bulan satu kursi anggota DKPP kosong," ujar Direktur Eksekutif Titi Anggraini dalam keterangannya, Rabu (22/1/2020).
Baca Juga: Dewas : Omong Kosong Orang Bilang Kami Perlambat Kerja KPK
Menurut dia, DKPP juga belum memiliki ketua definitif, sebab pemilihan ketua diagendakan setelah adanya anggota DKPP yang baru dari presiden.
"Saat ini, ketua DKPP diisi oleh pelaksana tugas, Prof. Dr. Muhammad," sambung dia.
Seperti diketahui komposisi keanggotaan DKPP terdiri dari tujuh orang berasal masing-masing tiga orang tokoh masyarakat yang diusulkan DPR, dua orang tokoh masyarakat usulan Presiden, satu orang ex officio anggota KPU, dan 1 (satu) orang ex officio anggota Bawaslu.
Sementara Hardjono adalah eks anggota DKPP yang diangkat berdasarkan usulan Presiden Jokowi pada 2017 lalu.
Titi melanjutkan, sebagai lembaga yang memiliki peran untuk menjaga etika penyelenggara pemilu, tentu saja kelengkapan personil anggota DKPP menjadi sangat penting.
Ia pun menilai, pergantian tersebut urgensinya semakin krusial karena penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu beserta jajaranya sedang melaksanakan tahapan Pilkada 2020.
Di dalam pelaksanaan pilkada, lanjut Titi, peran DKPP amat penting, jika melihat persoalan etika penyelenggara pemilu sering kali berkaitan langsung dengan tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada.
"Sebagai lembaga yang betugas menjaga dan menegakkan etik penyelenggara pemilu, tentu saja DKPP membutuhkan anggota yang memiliki integritas dan profesionalitas tinggi. Selain integritas dan profesionalitas, pengalaman yang panjang terhadap penyelenggaraan pemilu sangatlah dibutuhkan," ujarnya
Menurut dia, anggota DKPP pengganti Hardjono harus memiliki pengalaman di penyelenggaraan pemilu agar mampu memahami tugas dan kerja-kerja lembaga penyelenggara pemilu dengan segala batasan perilaku dan etik yang mesti dijaga.
Selain pemahaman terhadap penyelenggaraan pemilu, anggota DKPP yang akan dipilih oleh Presiden harus orang yang menguasai desain institusi lembaga penyelenggara Pemilu.
"Pemahaman ini akan sangat berguna untuk memahami bagaimana pola kerja lembaga penyelenggara pemilu, serta mengukur sejauh mana profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu yang sedang berperkara di DKPP," urainya.
