"Dan kalaupun ada dari sudut yang lain seperti DPRD dan yang lain yang menyatakan bahwa ada Keppres tentang Kawasan Medan Merdeka, itu dinas terkait yang akan menjawab," paparnya.
Baca Juga : Istri Mengaku Komunikasi Terakhir dengan Harun Masiku pada 7 Januari
Dalam perkara ini, pihak kontraktor melihat adanya tumpang tindih dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Ada kurang koordinasi dan sinkronisasi antar pemerintah sehingga timbul ada pro-kontra itu. Tapi saya kira itu pemerintah DKI punya kewenangan juga terhadap area ini, jadi secara proyek tetap berjalan sampai selesai," kata Muhidin.
(Angkasa Yudhistira)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.