Tes Urine Dipungut Biaya, Emak-Emak Petugas Kebersihan Geruduk Kantor DPRD
MURATARA - Ada yang berbeda hari ini di kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan. Puluhan ibu-ibu mendatangi kantor wakil rakyat tersebut, Selasa (11/2/2020).
Mereka yang didominasi oleh kaum ibu ini merupakan petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP) Kabupaten Muratara.
Puluhan emak-emak berstatus Pekerja Harian Lepas (PHL) ini mendatangi kantor DPRD Muratara karena menolak membayar biaya tes urine yang dianggap terlalu membebani mereka.
Oleh karena ini, mereka meminta DPRD Muratara agar membantu keluhan mereka supaya tes urine digratiskan. Tes urine tersebut diwajibkan sebagai syarat untuk memperpanjang kontrak sebagai petugas kebersihan di Dinas LHP.
"Kami disuruh tes urine sebagai syarat untuk perpanjangan kontrak, kami disuruh bayar Rp150 ribu, kami tidak mau," kata Wati, PHL di Dinas LHP.
Mereka mengaku siap dites urine asalkan tidak ditanggung biaya alias digratiskan. Para ibu-ibu ini mengaku keberatan mengeluarkan biaya Rp 150 ribu untuk tes urine itu karena gaji mereka kecil.
"Gaji kami kecil, cuma Rp 900 ribu per bulan, kami mau beli beras saja susah, malah disuruh bayar tes urine itu, dan jika tidak mengikuti tes urine maka tidak akan diperpanjang kontraknya. Apalagi kami ini sudah tua-tua, tidak mungkin menggunakan narkoba, tapi kami siap dites urine, asalkan gratis," katanya.
