nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Buruh di Yogyakarta Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law 'Cilaka'

krjogja.com, Jurnalis · Rabu 12 Februari 2020 13:45 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 02 12 510 2167277 buruh-di-yogyakarta-gelar-demo-tolak-ruu-omnibus-law-cilaka-WI1hRU75PM.JPG Elemen buruh di Yogyakarta gelar demo tolak RUU Omnibus Law (Foto: KRjogja)

YOGYAKARTA – Berbagai elemen buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar unjuk rasa damai di Kantor DPRD DIY, Rabu (12/2/2020). Mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Mereka menganggap RUU tersebut tidak berpihak ke buruh.

Ketua DPD Koalisi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Kirnadi berujar bahwa buruh bukan pihak yang anti terhadap perubahan undang-undang. Selama ini kata dia, negara kerap tidak melibatkan buruh dalam penyusunan RUU yang akhirnya membuat buruh merasa kurang diperhatikan.

“Kita tak pernah dilibatkan. RUU ini baru rencana tapi kita sudah aksi, karena kita tak mau ditipu untuk kesekian kalinya. PP 78 misalnya sudah memangkas upah kita. DIY jadi daerah dengan upah terendah di Indonesia dan kita tak ingin tertipu lagi,” ungkap Kirnadi, melansir laman KRjogja.

Pihaknya juga menolak penerapan liberalisasi upah. Buruh khawatir peran negara akan hilang di mana mereka akan dihadapkan langsung dengan pemangku kepentingan.

“Dalam RUU ini yang disasar adalah soal upah minimum, tak ada lagi upah sektoral atau kabupaten/kota yang ada upah provinsi saja yakni adalah upah terendah di sini (DIY) Gunungkidul yang terendah. Ini yang akan kita sampaikan pada pemerintah. Dalam membahas upah juga menggunakan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dalam perusahaan," tuturnya.

Perwakilan aliansi buruh diterima oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana dan Ketua Komisi D, Kuswanto. Huda menyatakan, dewan akan menerima aspirasi buruh dan berjanji akan menindaklanjuti dengan mengirim hasil pertemuan ke DPR RI di Jakarta.

“Kami akan teruskan aspirasi teman-teman buruh ini ke pusat. Kami akan utus Komisi D yang memang membidangi masalah ini untuk ke Jakarta. Kami juga akan mengundang OPD terkait untuk menjelaskan tentang kondisi perusahaan dan pekerja di DIY,” ujar Huda.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini