Selesaikan Masalah Babi, Pemerintah Harus Dialog dengan Warga Batak
MEDAN – Isu pemusnahan babi menyusul merebaknya virus hog cholera atau kolera babi meresahkan warga Batak yang beternak babi di Sumatera Utara (Sumut). Pemerintah diminta menggelar dialog dan pendekatan budaya dengan masyarakat Batak untuk menyelesaikan polemik soal babi.
“Harus ada penanganan khusus yang dilakukan pemerintah. Yang paling tepat dengan menggunakan sistem budaya, salah satunya dengan cara kekerabatan,” kata budayawan Sumatera Utara, Tengku Zainuddin, Kamis (13/2/2020).
Warga Batak yang beternak babi kini resah dengan isu pemusnahan babi. Pada, Senin 10 Februari lalu, ribuan warga Batak berunjuk rasa ke Gedung DPRD Sumut di Kota Medan, meminta pemerintah tidak memusnahkan babi.
Demo #saveBabi di DPRD Sumut (Okezone.com/Wahyudi)
Menurut mereka, jika babi dimusnahkan, maka ekonomi mereka bisa terganggu karena selama ini banyak warga Batak beternak babi dan menjadi salah satu penopang ekonomi mereka.
Zainuddin menyarankan agar dinas terkait berdialog langsung dengan tokoh, tetua adat dan masyarakat Batak meluruskan isu yang berkembang soal tindakan terhadap babi.
Baca juga: Demo #SaveBabi, Ribuan Orang Kepung DPRD Sumut
“Kepala Dinas bisa mengumpulkan dalam satu forum dialog dengan mengundang orang Batak dan tetua adat untuk memberikan pemahaman secara perlahan dengan catatan bukan janji-janji dan penyesatan,” ujarnya.
Menurut Zainuddin masyarakat batak yang Nasrani menjadikan ternak babi sebagai salah satu sumber ekonomi, sehingga pemerintah perlu melihat itu.
Warga memindahkan bangkai babi di sungai (Okezone)
“Tatkala terjadi aturan-aturan yang mungkin bisa menghalangi perolehan ekonomi mereka dari konsep ekonomi tentu mereka merasa dirugikan,” terangnya.
“Beternak memiliki nilai ekonomi, maka di situ yang membuat mereka merasa keberatan karena perolehannya bisa terganggu. Ini harus diselesaikan dengan arif. Jangan membenturkan nilai-nilai peradatan dengan ketentuan atruan,” pungkasnya.
