DPR Sarankan Polri Dilibatkan Dalam Pembahasan Draft RPP Keamanan Laut
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan masih menggodok draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Keamanan Laut.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni pun menyarankan jika pemerintah melibatkan Polri dalam membahas draft RPP Keamanan Laut, karena bersinggungan dengan harmonisasi antar-lembaga terkait pembahasan tentang kewenangan penyidikan.
“Saya mendapatkan informasi bahwa Polri tidak dilibatkan dalam penyusunan draft RPP Keamanan Laut. Bahkan draft RPP itu tidak diberikan kepada Polri,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (16/3/2020).
Menurutnya, penegah hukum dan penyidikan tindak pidana di perairan sesuai UU adalah kewenangan Polri. Dijelaskan Sahroni, dari draft RPP tersebut tampaknya ada keinginan menggabungkan dua lembaga yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang notabene berada di bawah Dirjen Pehubungan Laut Kementerian Perhubungan dan badan Keamanan Laut (Bakamla).
Secara prosedural, Sahroni menyebut seharusnya pemerintah terlebih dahulu membuat Rancangan Undang-undang sehingga ketika disahkan menjadi UU, pemerintah kemudian menjabarkannya dalam bentuk PP.
“UU belum ada kok dibuat RPP. Harusnya dibuat RUU dulu. Kan PP adalah penjabaran dari UU. Peraturan Pemerintah (PP) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden, untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan UU,” jelasnya.
Ia justru merasa aneh jika pemerintah berniat membentuk badan baru hanya berlandaskan RPP. Padahal menurutnya, sebuah badan dibentuk dengan landasan UU.
“Logika sederhananya rumuskan UU yang baru dulu, kemudian susun PP-nya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada awal Januari 2020 lalu Presiden Jokowi dalam sebuah rapat terbatas memerintahkan Menko Polhukan serta Menko Maritim dan Investasi menyelesaikan integrasi keamanan laut, yang ditindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi dengan menghadirkan institusi yang memiliki kewenangan di laut.
(Awaludin)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
