Rayakan Tahun Baru, Myanmar Bebaskan Hampir 25.000 Tahanan

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 17 April 2020 13:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 17 18 2200653 rayakan-tahun-baru-myanmar-bebaskan-hampir-25-000-tahanan-ZCj5bAoaC5.jpg ilustrasi. (Foto: Shutterstock)

NAYPYIDAW - Myanmar akan membebaskan hampir 25.000 tahanan dalam amnesti untuk memperingati Tahun Baru tradisional, demikian diumumkan kantor presiden negara itu pada Jumat (17/4/2020). 

Presiden Win Myint mengatakan 24.896 orang yang dipenjara di seluruh negeri, termasuk 87 warga asing, akan dibebaskan tanpa syarat "untuk membawa kegembiraan bagi warga Myanmar dan mempertimbangkan masalah kemanusiaan".

Presiden tidak memberikan perincian tentang kejahatan yang dilakukan oleh para narapidana.

Diwartakan Reuters, kerumunan orang berkumpul di luar penjara Insein di ibu kota komersial Yangon berharap untuk menyambut anggota keluarga, meskipun ada larangan pertemuan untuk mencegah penyebaran virus corona yang telah memicu pandemi.

Myanmar telah melaporkan 85 kasus Covid-19 dan empat kematian.

Tidak segera jelas apakah pembebasan yang terjadi setiap tahun itu, akan mengikutkan orang-orang yang ditahan karena mengkritik pemerintah atau tahanan politik. Juru bicara departemen penjara tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

Departemen penjara mengatakan sebelumnya tidak ada tahanan politik di Myanmar, tetapi kelompok hak asasi (HAM) mengatakan puluhan orang dipenjara karena aktivitas politik mereka.

Menurut kelompok HAM, Athan, lebih dari 331 orang dituntut dalam kasus-kasus terkait kebebasan berekspresi pada 2019.

Mereka yang berada di balik jeruji termasuk anggota rombongan puisi satir dan siswa yang dipenjara bulan lalu karena memprotes penutupan internet yang diberlakukan pemerintah.

Sementara militer mempertahankan kekuatan yang luas, para aktivis mengatakan pemerintah sipil telah gagal menggunakan mayoritas parlementernya untuk menghapuskan undang-undang represif yang membungkam perbedaan pendapat, memperketat pembatasan pada masyarakat sipil di negara itu.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini