Anies-Riza Diminta Relakan Biaya Operasionalnya untuk Penanganan Covid-19
JAKARTA – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan Wagub Ahmad Riza Patria merelakan biaya operasionalnya setiap bulan untuk penanganan corona virus disease (covid-19).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, kepala daerah termasuk wakilnya berhak mendapat biaya penunjang operasional (BPO) paling besar 0,15 persen dari pendapatan asli daerah (PAD). Pembagian dana itu diatur oleh gubernur dan pendampingnya.
Pada 2019, PAD Jakarta mencapai Rp42,298 triliun. Jika dikalkulasikan, gubernur dan wagub bisa menerima BPO sebesar Rp63,448 miliar. Pembagiannya ketika Anies memiliki pendamping Sandiaga Salahuddin Uno pada 2017 adalah 60–40 persen. Sebanyak 60 persen untuk Anies dan sisanya untuk wakilnya.
Dikalkulasilan Anies menerima dana operasional sebesar Rp38,08 miliar per tahun. Lalu dihitung per bulannya, ia menerima Rp3,17 milliar. Sedangkan Riza per tahunnya mendapat Rp25,379 miliar dan per bulannya Rp2,114 miliar.
"Dana operasional Gubernur dialihfungsikan untuk penanganan covid-19. Wakilnya juga boleh," kata Gembong kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).
