Sengkarut PSBB Sumbar: Masyarakat Tak Tertib, Bansos Tak Kunjung Cair
“PPT kemungkinan dari para pendatang yang ingin mudik. Tetapi tidak mau isolasi mandiri atau cenderung tidak bisa berdiam di rumah. Kasus ini tidak terdeteksi, namun bisa menularkan 86 persen,” katanya.
Mengapa Masyarakat Keluar
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada hari kedua masyarakat masih melakukan aktivitas di luar rumah banyak alasan yang diutarakan oleh masyarakat seperti Masril (34) warga Kecamatan Koto Tangah ini, Kota Padang.
Masri mengatakan mengatakan dirinya terpaksa keluar rumah karena harus membeli bahan kebutuhan untuk dagangannya. Hal ini dilakukan agar ia dan keluarganya tetap bisa makan karena bantuan tal kunjung disalurkan.
“Saya berjualan. Makanya saya keluar. Kalau tetap di rumah keluarga saya makan apa, sedangkan bantuan yang dijanjikan tak kunjung ada,” katanya, Jumat (23/4/2020).
Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Sumatera Barat dinilai belum optimal. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi imbauan yang telah disampaikan pemerintah.
Menurut Pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra mengatakan kemauan pemerintah menegakkan aturan yang telah menjadi produk hukum tidak optimal.
"PSBB ini kata kuncinya adalah penegakan aturan dan itu mesti ditegakkan, tidak bisa mengandalkan kesadaran masyarakat," katanya.
Jika PSBB berstatus perintah undang-undang, kata Eka, maka harus ada kebijakan yang tegas. "Sekarang lihat apakah sudah ditegakkan atau belum? Saya melihat dari masyarakat itu rumit, rata-rata masyarakat tahu apa itu virus corona, risiko dan dampaknya mereka juga tahu," katanya.
Sejumlah faktor yang membuat PSBB belum optimal antara lain karena ketidaktahuan masyarakat, desakan ekonomi atau sosialisasi yang tidak sempurna.
"PSBB secara spesifik tidak dijelaskan, tidak ada saya lihat pemerintah menjelaskan secara detil. Apa PSBB itu secara merata atau bagaimana," katanya.
Ia menilai, sosialisasi yang dilakukan pemerintah gagal. Jika pun sudah dilakukan, maka metodologi atau implementasinya yang dipertanyakan. Bisa jadi sosialisasi efektif tapi aturan tidak jalan, atau sosialisasi dan aturan efektif tapi ada ketegangan struktur, kompleks permasalahannya.
"Kesadaran masyarakat perlu ada, tetapi menuntut mereka sadar dikembalikan ke pemerintah," katanya.
