Namun kenyataan di lapangan, banyak warga yang tidak menerima konpensasi dari pemberlakuan PSBB. Warga mengatakan, bahwa yang benar-benar merasakan pemberlakukan PSBB adalah warga menengah ke bawah.
"Sampai sekarang kami tidak menerima bantuan dari pemerintah. Padahal kita kesulitan mencari nahkah. Pemerintah jangan taunya hanya menyuruh tetap di rumah tapi tidak memberikan solusi kepada warga yang terdampak," kekuh Irwan yang belum lama ini menjadi korban PHK di salah satu mal di Pekanbaru.
https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2020/05/01/175852749arz7c7jha1s_14780.jpeg
Sementara banyak pengurus RT dan RW di Pekanbaru yang menolak penyaluran Bansos ke warga. Ini karena banyak kejanggalan penerimanya. Salah satunya adalah di daerah forir RT di Kecamatan Tampan. Pihak RT dan RW Kelurahan Simpang Baru menolak pendistribusian paket sembako ke warga dikerenakan jumlah penerima jauh lebih sedikit dari yang sudah didata RT/RW.
Kordinator para RW dan RT Simpang Baru, Sutomo Marsudi menjelaskan bahwa awalnya mereka suruh mendata para penerima. Mereka mengajukan sebanyak 2500 kepala keluarga (KK)."Namun yang dapat hanya 261 KK. Jauh dari yang didata," ucapnya.
Selain itu alasan yang membuat RT/RW menolak adalah nama-nama penerima tidak sesuai dengan nama yang diajukan dari RT dan RW. Pihak Forum RT/RW mempertanyakan data dari Pemkot Pekanbaru menerima Bansos.
"Kita tidak tau apa dasar penerima sembako ini. Dari pada menimbulkan gejolak, kita menolak menyalurkannya," ucapnya.
(Khafid Mardiyansyah)