Selain itu, kata Muhyiddin, pemerintah pusat cenderung abai terhadap aspirasi dan jeritan warga di daerah. Apalagi, soal rencana didatangkannya para pekerja dari China itu.
"TKA China di sinyalir banyak membawa pandemi Covid-19 dan kehadirannya telah menimbulkan masalah sosial baru. Bahkan, tak sedikit yang datang tanpa dokumen resmi/gelap. Ada juga yang punya KTP Indonesia," ucap dia.
Oleh sebab itu, Muhyiddin berpandangan bahwa, pembiaran kasus tersebut bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak dan memakan banyak korban. "MUI adalah pelayan umat dan mitra kritis loyalis pemerintah," tutup dia.
(Arief Setyadi )