Kemlu Pastikan Sebagian Hak 2 Jenazah ABK WNI Telah Dipenuhi

Agregasi VOA, · Kamis 28 Mei 2020 09:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 28 18 2220730 kemlu-pastikan-sebagian-hak-2-jenazah-abk-wni-telah-dipenuhi-j26XWC5JNh.jpg (Foto: Facebook)

JAKARTA - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha dalam jumpa pers secara virtual di kantornya di Jakarta, Rabu (27/5) menjelaskan sebagian hak dari dua jenazah ABK warga Indonesia yang dilarung ke laut sudah dipenuhi, dikutip Voaindonesia.

"Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait di Indonesia telah memfasilitasi pemenuhan hak-hak dari almarhum AR dan SP, yang dua jenazahnya dilarung ke laut. Berdasarkan fasilitasi yang kita lakukan, ahli waris telah mendapak hak gaji, hak uang deposit, hak uang santunan," kata Judha.

Sedangkan hak uang asuransi, lanjutnya, masih menunggu penyelesaian akta kematian. Kementerian Luar Negeri telah mendapatkan informasi bahwa akta kematian akan dikeluarkan.

Sementara itu dua ABK Indonesia yang ikut dengan kapal ikan berbendera China “Tian Yu 8” sudah tiba di Dalian. Keduanya tengah menjalani karantina selama 14 hari.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing telah berbicara dengan kedua ABK warga Indonesia itu melalui telepon dan menyampaikan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Setelah karantina mereka selesai, staf KBRI Bejing akan menemui keduanya.

Kedua ABK warga Indonesia itu termasuk dalam 46 warga Indonesia bekerja di kapal ikan berbendera China “Long Xin 629.” Sebanyak 44 orang sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia, termasuk jenazah berisinial EP.

Hingga saat ini, terdapat 18.199 ABK telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia dari total 23.570 ABK warga Indonesia bekerja di luar negeri.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan kerentanan para pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan juga dipicu oleh ketiadaan instrument perlindungan yang memadai sebagai payung perlindungan bagi mereka.

Meski UU No.18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia mengamanatkan adanya aturan khusus mengenai perlindungan pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan, namun hingga saat ini aturan turunan tersebut belum diterbitkan.

Bahkan terlihat ada kecenderungan berebut kewenangan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

(ahl)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini